///

BPJS Naker Sulut Disinyalir Tak Paham Permenaker Soal Klaim JHT, AJI Manado Siap Kawal Perjuangan Jurnalis

4 mins read
Klaim JHT BPJS Naker Sulut
Foto Ilustrasi (Permenaker 4 tahun 2022)

KANALMETRO, SULUT – Pihak Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Naker) Sulawesi Utara (Sulut) disinyalir tak paham soal Peratuan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) nomor 4 tahun 2022 terlebih mengenai klaim program Jaminan Hari Tua (JHT) dari para buruh termasuk Jurnalis.

Buktinya ketika sejumlah Jurnalis ketika hendak mengajukan klaim JHT, pihak BPJS Naker Sulut terkesan tak tahu soal Permenaker tersebut.

Seperti yang dialami oleh Yhintze Lynvia Gunde dan Vivi Pamikiran ketika hendak mengajukan klaim JHT mereka, Kamis (12/5/2022).

Dimana pihak BPJS Naker Sulut terkesan mempersulit proses klaim yang mereka ajukan. Alasannya karena PT Azravi Manado masih memiliki hutang pembayarang iuran kepesertaan di BPJS Naker.

Padahal menurut Gunde dan Pamikiran yang juga jurnalis senior di Sulut ini, dalam Permenaker itu telah jelas mengatakan bahwa ketika pihak perusahaan memiliki hutang atau tunggakan iuran.

Pihak BPJS Naker tidak bisa menahan proses klaim yang diajukan oleh para buruh. Melainkan itu merupakan urusan BPJS Naker untuk menagih kepada perusahaan tersebut.

“Dalam Permenaker juga jelas mengatakan urusan tunggakan perusahaan tidak akan menghilangkan hak pekerja atau buruh atas manfaat JHT,” tegas Gunde yang juga mantan Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Manado ini.

Bahkan Gunde mengatakan jika lebih anehnya lagi karena petugas dari BPJS Naker Sulut mengaku belum tahu soal adanya Permenaker tersebut.

Sehingga BPJS Naker Sulut bersikeras kalau pihak perusahaan dalam hal ini PT Azaravi harus datang melapor dan menuntaskan dulu soal hutang tunggakan iuran.

“BPJS Naker juga menyarankan agar peserta melakukan upaya melaporkan pihak perusahaan ke polisi dan Dinas Tenaga Kerja. Jika sudah dilaporkan baru akan ditindaklanjuti,” kata Gunde yang kini menjabat Ketua Majelis Pertimbangan Organisasi (MPO) AJI Manado.

Sementara itu Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Widodo yang dimintai tanggapan menyampaikan harusnya BPJS Naker mengabulkan klaim JHT itu.

Apalagi jika dokumen yang diajukan para pekerja sudah lengkap dokumen berdasarkan persyaratan. Termasuk yang diatur dalam Permenaker 4 tahun 2022 pasal 20.

Bahwa adalah merupakan kewajiban BPJS Naker untuk menagih hutang ke perusahaan. Tapi klaim JHT harus dicairkan.

Hal serupa disampaikan oleh Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar. Dirinya juga meminta kepada pihak BPJS Naker Sulut segera mencairkannya.

“Sangat tidak mungkin kalau kepala BPJS Ketenagakerjaan Manado tidak tahu soal Permenaker ini. Kepalanya harus diedukasi. Aturannya sudah jelas. Urusan hutang perusahaan yang nagih adalah BPJS. Bahkan kalau sudah berhasil dibayarkan, BPJS harus membayarkan selisih JHT kepada peserta,” tambah Timboel.

Sementara itu Ketua AJI Manado Fransiskus Marcelino Talokon didampingi Koordinator Divisi Tenaga Kerja Ronni Sepang menegaskan jika akan mengawal persoalan ini.

“Akan kita kawal. Karena jurnalis saja bisa kesulitan mendapatkan hak-haknya lantaran ulah dari perusahaan. Apalagi pekerja-pekerja lainnya nantinya bisa berhadapan dengan masalah serupa. Jika kita tak kawal maka mereka akan kesulitan,” tegasnya.

Bahkan menurut Talokon dan Sepang, jika kasus ini tidak dikawal dan tak menemui kejelasan maka akan menjadi preseden buruk di seluruh Indonesia, terutama bagi pekerja pers.

“Ingat, AJI hadir untuk memperjuangkan hak pekerja terlebih khusus para Jurnalis maupun pekerja Pers. Kami tak akan terus mengawalnya hingga tuntas meski harus berhadapan dengan siapa pun,” tegas Talokon. (LeKa)

Latest from Same Tags