22 July 2024

/

Bawaslu Sulut Sampaikan Himbauan Masa Tenang,  Ardiles Mewoh: Kami Butuh Peran Masyarakat

2 mins read
Bawaslu Sulut Masa Tenang
Bawaslu Sulut mengajak masyarakat melakukan pengawasan partisipatif selama masa tenang Pemilu 2024. (foto: bawaslu sulut)

KANALMETRO, MANADO – Memasuki masa tenang dalam Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2024, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menyampaikan himbauan bagi seluruh masyarakat, terlebih untuk para pemilih.

Ketua Bawaslu Sulut, Ardiles Mewoh mengatakan bahwa peran serta masyarakat sangat dibutuhkan dalam menjalankan tugas pengawasan dari pengawas Pemilu. Dimana masyarakat dapat mengambil peran dengan melakukan pengawasan partisipatif atas seluruh tahapan.

Karena menurut Dia, Pemilu di Indonesia cakupannya sangat luas lantaran melibatkan banyak masyarakat yang sudah memiliki hak pilih. Selain itu proses pemungutan suara dilaksanakan dalam satu hari.

Maka dari itu, Ardiles Mewoh menekankan jika peran masyarakat dalam melakukan pengawasan secara partisipatif atas setiap tahapan sangat dibutuhkan Bawaslu.

“Semakin banyak masyarakat yang terlibat akan lebih baik, karena partisipasi bukan hanya datang ke TPS untuk memilih, melainkan pula dengan melakukan pengawasan,” tambah alumni Fisip Unsrat Manado ini.

Dia juga mengatakan, sehubungan dengan masa tenang, Bawaslu Sulut mengeluarkan sejumlah himbauan terhadap masyarakat.

Agar kiranya masyarakat dapat berperan aktif dalam upaya pencegahan dengan menyebarluaskan flyer Bawaslu kepada publik terkait masa tenang. Karena ketika masa tenang, tidak ada peserta Pemilu 2024 yang bisa lagi melakukan berbagai bentuk aktivitas kampanye.

“Jangan sampai ada yang menjanjikan imbalan kepada pemilih untuk tidak menggunakan hak pilih, mengajak memilih pasangan calon, Parpol, atau calon tertentu,” jelas Dia.

Bukan saja itu, selama masa tenang dilarang untuk melakukan pemasangan berbagai bentuk iklan di media cetak, media sosial maupun lembaga penyiaran lainnya. Termasuk menyiarkan berita maupun rekam jejak peserta Pemilu atau bentuk lainnya yang mengarah pada kepentingan kampanye Pemilu yang menguntungkan atau merugikan peserta.

“Tidak bisa ada yang mengumumkan hasil survei atau jajak pendapat tentang Pemilu pada Masa Tenang,” tambah Dia, Minggu 11 Februari 2024.

Dan barang siapa yang melanggar dengan melakukan kampanye Pemilu saat masa tenang akan dikenakan saksi berdasarkan aturan berlaku. Sanksinya bisa berupa pidana penjara dan atau denda.

“Sanksi dan denda yang akan dikenakan, tergantung pelanggaran apa. Dan kiranya masyarakat bisa segera melaporkan ke jajaran pengawas Pemilu terdekat jika menemui ada yang melanggar peraturan selama masa tenang,” pungkas Dia.

Reporter/Editor: Fransiskus Talokon

Latest from Same Tags