KANALMETRO, SULUT – Salah satu pimpinan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Minahasa Utara (Minut) berinisial P, dilaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Republik Indonesia.
Oknum pimpinan Bawaslu Minut itu dilaporkan ke DKPP RI oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) karena dugaan pelanggaran kode etik. Hal itu lantaran diduga terlibat dalam kasus pergeseran suara Calon Legislatif (Caleg) di Likupang Barat.
Pimpinan Bawaslu Sulut, Erwin Sumampouw menjelaskan bahwa sebelumnya telah melakukan proses penanganan dugaan pelanggaran kode etik itu berdasarkan aturan berlaku. Diantaranya berdasar Peratuan Bawaslu (Perbawaslu) nomor 15 tahun 2020 tentang pengawasan kinerja jajaran.
“Sebelumnya kami telah melakukan klarifikasi terhadap Ketua dan pimpinan Bawaslu Minut bersama sejumlah saksi. Selanjutnya baru dilakukan rapat pleno untuk menentukan apakah ada dugaan pelanggaran kode etik atau tidak,” kata Koordinator Divisi SDM Bawaslu Sulut ini.
Selain itu Dia mengatakan bahwa pihaknya pula telah melakukan konsultasi dengan Ketua Bawaslu RI. Karena pengangkatan Bawaslu Kabupaten /Kota adalah Surat Keputusan dari pusat.
“Berdasarkan hasil konsultasi dan kajian yang dilakukan, barulah kami melapor ke DKPP RI,” tambah Dia, Sabtu 23 Maret 2024.
Kini pihak Bawaslu Sulut pun tinggal menunggu apakah syarat formil dan materil dalam laporan itu telah diterima oleh DKPP RI. Dan jika telah diterima dan teregister, selanjutnya tinggal akan menunggu agenda sidang kode etik.
Sekedar diketahui jika sebelumnya KPU Provinsi Sulut telah mengusulkan pemberhentian sementara terhadap Y, oknum salah satu anggota KPU Minut dalam dugaan kasus yang sama.
Bahkan menurut KPU Sulut, selain pengusulan pemberhentian sementara ke KPU RI. Pihaknya juga akan melapor ke DKPP RI.
Reporter/Editor: Fransiskus Talokon
