KANALMETRO, SULUT – DPRD Provinsi Sulawesi Utara melalui Panitia Khusus (Pansus) LKPJ Gubernur Tahun Anggaran 2024 melaksanakan rapat pembahasan bersama mitra kerja Komisi III DPRD Sulut. Agenda tersebut berlangsung pada Selasa, 15 April 2025, bertempat di ruang rapat paripurna DPRD Sulut.
Rapat ini merupakan bagian dari proses evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Provinsi Sulut selama tahun anggaran 2024. Dalam pelaksanaannya, DPRD memiliki fungsi pengawasan, sehingga laporan dari masing-masing perangkat daerah menjadi salah satu bahan untuk menyusun rekomendasi terhadap LKPJ Gubernur.
Pada pembahasan bersama Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi Sulut, Ketua Pansus LKPJ Amir Liputo mengangkat persoalan dana hibah yang digunakan dalam pembangunan Christian Centre. Fokus pertanyaan diarahkan pada status hukum bangunan serta mekanisme pengelolaan oleh pihak gereja.
Asisten I Sekretaris Daerah Provinsi Sulut, Denny Mangala, menjelaskan bahwa secara yuridis, bangunan Christian Centre merupakan aset milik pemerintah provinsi. Pengelolaan oleh GMIM didasarkan pada kepercayaan dan kerja sama yang diberikan oleh Pemprov Sulut, tanpa mengubah status kepemilikan.
“Christian Centre bukan sepenuhnya milik GMIM. Pemerintah hanya memberikan kewenangan pengelolaan, karena secara hukum bangunan itu masih milik Pemprov Sulut,” ujar Denny Mangala di hadapan peserta rapat.
Selain Christian Centre, Pemerintah Provinsi Sulut juga telah membangun tiga Islamic Centre di wilayah Bolmong Raya. Ketiganya berlokasi di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Bolaang Mongondow, dan Bolaang Mongondow Selatan. Ketiga bangunan tersebut telah diresmikan dan kini digunakan oleh masyarakat setempat sebagai pusat kegiatan keagamaan.
Dalam sesi lanjutan bersama Dinas Perhubungan Provinsi Sulut, Kepala Dinas Izak Rey melaporkan sejumlah capaian dan rencana strategis. Salah satunya adalah penyusunan rencana induk (master plan) transportasi provinsi. Dokumen perencanaan tersebut bertujuan untuk mengintegrasikan pengembangan moda transportasi darat, laut, dan udara dalam jangka menengah hingga panjang.
Izak Rey menyampaikan bahwa keterbatasan anggaran menjadi salah satu faktor yang memengaruhi keterlambatan implementasi dari berbagai program prioritas. Meski demikian, sejumlah upaya tetap dilakukan untuk mendukung pengembangan sektor-sektor yang dinilai penting, seperti pariwisata dan konektivitas antarwilayah.
“Kami belum bisa mengoptimalkan pengembangan fasilitas transportasi karena anggaran masih terbatas. Fokus diarahkan pada sektor-sektor prioritas seperti pariwisata,” jelas Izak Rey.
Dalam paparannya, juga disebutkan bahwa Pemerintah Provinsi merencanakan pembangunan jalur kereta api yang akan menghubungkan Kota Bitung, Likupang, dan Manado melalui jalur pantai timur. Proyek ini masih berada dalam tahap perencanaan dan kajian teknis. Di samping itu, Dinas Perhubungan saat ini mengelola 52 unit angkutan wisata serta sejumlah terminal.
Empat terminal tipe A yang tersebar di wilayah provinsi saat ini berada di bawah kewenangan Kementerian Perhubungan, sedangkan terminal tipe B dikelola oleh Pemerintah Provinsi. Selain itu, terdapat enam kapal perintis dan dua kapal pesiar yang juga menjadi bagian dari armada transportasi laut.
“Terminal Liwas di Manado direncanakan akan dialihfungsikan menjadi terminal barang,” tambahnya.
Rapat dilanjutkan dengan pembahasan bersama Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sulut. Dalam sesi ini, anggota Pansus Louis Schramm menyampaikan temuan lapangan terkait desa-desa yang belum teraliri listrik di wilayah kepulauan, khususnya di Kabupaten Kepulauan Sangihe.
Beberapa desa yang disebutkan antara lain adalah Pahepa, Pupante, Bengdarat, Kahokang Tatuari, Dalako Bumberare, Laleko, dan Batu Saiki. Ketiadaan akses listrik di wilayah-wilayah tersebut menjadi perhatian dalam proses pembahasan LKPJ.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas ESDM Provinsi Sulut, Fransiskus Maindoka, menyampaikan bahwa keterbatasan sumber daya manusia dan peralatan teknis menjadi tantangan utama. Penyediaan tenaga ahli di bidang pertambangan dan geologi, serta perlengkapan pendukung, sangat dibutuhkan untuk percepatan pemerataan energi di daerah-daerah terpencil dan kepulauan.
“Kami membutuhkan tenaga ahli di bidang pertambangan dan geologi, serta dukungan alat yang memadai,” ujar Fransiskus Maindoka.
Rangkaian pembahasan yang dilakukan Pansus ini merupakan bagian dari proses penyusunan rekomendasi yang akan disampaikan kepada Gubernur Sulut sebagai dasar perbaikan kinerja pemerintahan pada tahun-tahun berikutnya. (advetorial)
