14 July 2024

Anggota DPRD Sulut Melky J Pangemanan

Ini Pandangan MJP Terkait Perubahan Sistem Pemilu

KANALMETRO, SULUT – Berkembangnya isu terkait pemberlakuan sistim proporsional tertutup pada pemilu legislatif 2024 nanti mendapat penolakan keras sebagian besar partai Politik di Indonesia.

Salah satunya ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Provinsi Sulawesi Utara Melky Jakhin Pangemanan yang menyatakan sikap tegas menolak sistim proporsional tertutup tersebut.

MJP panggilan akrabnya mengungkapkan sistim proporsional tertutup sudah pernah diberlakukan pada pemilu sebelum-sebelumnya, namun jika itu diberlakukan kembali justru akan terjadi kemunduran demokrasi bahkan membuat kompetisi tidak terlalu fair serta memunculkan pengaruh negatif terhadap pilihan politik pada tingkatan konstituen.

”Oleh karena itu pilihan PSI adalah sistim pemilihan proporsional terbuka sehingga bisa memunculkan kader – kader potensial, kader yang qualified yang bisa menjawab apa yang dibutuhkan masyarakat, ” terang Wakil Ketua BAPEMPERDA DPRD Sulut, Rabu (11/1/2023) saat diwawancarai wartawan diruang kerjanya.

Dengan demikian lanjut MJP, dengan sistim proporsional terbuka yang telah diberlakukan selama ini lebih memberikan dampak signifikan bagi demokrasi di Indonesia.

”Kompetisi akan semakin sehat publik akan diberikan pilihan yang variatif dengan track record yang dimiliki setiap kontestan calon anggota legislatif, ” tuturnya.

Sebaliknya kata MJP, dengan sistim proporsional tertutup publik akan dirugikan sama halnya dengan istilah memilih kucing dalam karung

Disisi lain seleksi rekrutmen calon anggota legislatif partai politik memiliki tujuan dengan membuka ruang kepada publik untuk memberikan penilaian kepada calon anggota legislatif.

”Makanya PSI mengakomodir kader dan kandidat dari eksternal tetapi juga memberikan kesempatan kepada publik untuk memberikan penilaian sebelum ditetapkan sebagai calon tetap, ” kunci MJP.

Anggota DPRD Provinsi ini juga berpendapat jika MK memutuskan sistem proporsional tertutup, yang saat ini gugatannya masih disidangkan, maka akan menjadi contoh buruk. Sebab, MK mengubah putusan yang pokok perkaranya sama sebelumnya.

“Jika MK mengabulkan gugatan kembali ke proporsional tertutup, maka akan menjadi yurisprudensi dan menjadi preseden yang buruk bagi Demokrasi Indonesia,” Tutup MJP. (rio)