14 July 2024

Webinar Komisi Yudisial (ist)
Webinar Komisi Yudisial (ist)

Semangat Konstitusi Memberikan Kewenangan Seleksi Hakim Ad Hoc di MA kepada Komisi Yudisial

KANALMETRO.com – Pernyataan kuat di atas dikemukakan beberapa ahli terkemuka di bidang reformasi peradilan. Melalui kerjasama dengan the Belgian High Council of Justice (HCJ) dan Tilburg Law School, Komisi Yudisial (KY) mengadakan webinar internasional (12/10) dengan topik “The Judicial Commission and the Independence of Judiciary: Lessons Learned from Indonesia and Belgium”.

Salah satu isu yang dibahas adalah mengenai permohonan uji materi terhadap konstitusionalitas kewenangan KY dalam melakukan seleksi hakim ad hoc di Mahkamah Agung (MA). Isu tersebut muncul dari pertanyaan yang diangkat salah seorang peserta.

Maurice Adams, Profesor General Jurisprudence dari Tilburg Law School, membawa sudut pandang konstitusional. Beberapa elemen dari pernyataannya adalah sebagai berikut.

“Dalam mempersiapkan pertemuan ini, saya membaca rumusan Konstitusi Indonesia. Kita dapat melihat Pasal 24B ayat (1) yang berbunyi: ‘KY bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluruhan martabat, serta perilaku hakim’.”

Ia menekankan bahwa, “Dengan membaca ketentuan ini, dalam pandangan saya, hakim ad hoc tidak dikecualikan karena mereka pada dasarnya adalah hakim. Mereka adalah hakim dan karenanya dicakup dalam norma Konstitusi ini”.

 Menurut Adams, semangat konstitusi Indonesia tampaknya adalah: (1) independensi merupakan hal yang sangat penting; dan (2) Komisi Yudisial memiliki peran penting untuk menjaga independensi dan integritas para hakim. Jika benar demikian, menurut Maurice, maka hakim reguler maupun hakim ad hoc harus melalui sistem seleksi dan pengawasan (yang lebih baik) dari Komisi Yudisial.

 Ia melanjutkan bahwa jika satu jenis hakim, dalam hal ini hakim agung, diseleksi melalui Komisi Yudisial, dan jenis hakim lain, yaitu hakim ad hoc di MA, diseleksi tanpa melalui Komisi Yudisial, sama artinya dengan menyalahi semangat konstitusi.

Adams juga menyampaikan pesan agar tidak membatasi diri pada independensi individual hakim, dengan hanya memilih dan merekomendasikan hakim yang berintegritas untuk diangkat di MA. Bagaimana para hakim berperilaku satu sama lain di MA, yang merupakan manifestasi independensi internal, juga perlu diberi perhatian.

Jika demikian artinya, pintu depan ditutup untuk menjaga integritas peradilan, tetapi pintu belakang dibuka bagi hadirnya intervensi. Dengan kata lain, jika hakim ad hoc tidak diseleksi melalui Komisi Yudisial, akan hadir peluang terjadinya masalah yang berkaitan dengan independensi internal hakim.

Dan semangat Konstitusi, ia menjelaskan, dapat ditemukan dalam alasan mengapa KY didirikan, yaitu menjaga integritas hakim dan mencegah korupsi. “Ini adalah cara membaca yang fair mengenai sistem Indonesia. Saya akan terkejut apabila untuk jenis hakim tertentu tidak diperlukan proses pemeriksaan terhadap integritas yang memadai”, ujarnya.

Berangkat dari diskusi mengenai persamaan antara hakim ad hoc dan hakim agung, Dian Rositawati, seorang akademisi yang menekuni isu peradilan, menegaskan bahwa hakim ad hoc di MA adalah hakim di Mahkamah Agung.

“Apabila kita melihat ke Konstitusi, kata kuncinya adalah KY memiliki kewenangan untuk mengusulkan pengangkatan hakim agung. Pertanyaannya, Apakah hakim ad hoc di MA termasuk dalam pengertian hakim agung? Jawabannya adalah iya. Bagi saya, hal ini jelas bahwa hakim ad hoc di MA memiliki tugas dan tanggung jawab yang sama dengan tugas hakim tingkat kasasi di MA”.