14 July 2024

Senduk dalam RDP (foto pemkot)

Senduk – Sundah Hadiri RDP Pemberantasan Korupsi Terintegrasi

KANALMETRO, TOMOHON – Wali Kota Tomohon Caroll Senduk didampingi Ketua DPRD Djemmy Sundah, Sekretaris Daerah Kota Edwin Roring, menghadiri rapat dengar pendapat Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Kepala daerah Se-Sulawesi Utara. Rapat ini dilaksanakan di Aula Mapalus Kantor Gubernur Sulawesi Utara, Kamis, (14/7/2022).

Dalam sambutan Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey menuturkan atas nama Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, mengucapkan terima kasih kepada KPK RI atas pelaksanaan kegiatan ini.

“Harapan kami, kegiatan ini akan mampu memotivasi kita semua untuk dapat mengoptimalkan upaya, kerja dan karya dalam pencegahan korupsi serta pelaksanaan Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi di daerah.kiranya kegiatan ini dapat kita optimalkan dan manfaatkan bersama, serta kita jadikan sebagai wahana komunikasi aktif dan saling berbagi informasi dan gagasan, terkait upaya kedepan, dalam menghilangkan perilaku koruptif maupun tindak-tindak korupsi secara efektif,” terang Olly.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara berupaya sudah untuk memenuhi target-target dokumen MCP (Monitoring Center Prevention) KORSUPGAH.

“Dengan hambatan-hambatan serta kekurangan yang ada, kedepan kami akan berupaya lebih lagi, dan meningkatkan koordinasi dalam pencapaian Rencana Aksi KORSUPGAH lewat 8 (delapan) bidang yang menjadi Program Utama kegiatan KORSUPGAH KPK, yakni Perencanaan dan Penganggaran APBD; Pengadaan Barang dan Jasa; Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Kapabilitas APIP; Manajemen ASN; Tata Kelola Dana Desa;Optimalisasi Pendapatan Daerah; dan Manajemen Aset Daerah,” urainya

Dihadiri juga oleh Deputi Koordinasi dan Supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi Didik agung wijanarko, Pejabat Lingkup Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Anggota FORKOPIMDA Provinsi Sulawesi Utara, Bupati/Walikota se-provinsi Sulawesi Utara, penjabat Sekretaris daerah Sulawesi Utara, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat daerah (DPRD) Kabupaten/Kota se-provinsi Sulawesi Utara, Sekretaris Daerah kabupaten/kota se-provinsi Sulawesi Utara, Inspektorat Kabupaten/Kota se-sulawesi Utara, Badan Keuangan Se-sulawesi Utara dan instansi terkait.