KANALMETRO, SULUT – Sejumlah organisasi kemahasiswaan yang tergabung dalam kelompok Cipayung Plus Sulawesi Utara (Sulut) kritisi pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).
Dalam pernyataan sikap disampaikan kepada Kanal Metro, Sabtu (21/8/2021).
Cipayung Plus Sulut dalam kritisi hal tersebut menilai dengan dikeluarkannya kebijakan PPKM dalam beberapa level adalah hal yang menyedihkan.
Karena hal itu tidak dibarengi dengan kenyataan hidup masyarakat yang justru seharusnya pemerintah dapat secepatnya memberikan solusi agar rakyat terbebas dari krisis pandemi.
Tapi sebaliknya, masyarakat disuruh diam di rumah, dilarang untuk bekerja dan bahkan berimbas pada Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) bagi karyawan swasta.
Namun dengan terjadinya persoalan – persoalan tersebut, Cipayung Plus Sulut menilai pemerintah seolah-olah menutup mata akan apa yang terjadi pada masyarakatnya.
Apalagi sampai saat ini masyarakat belum mendapatkan secercah harapan kapan pandemi ini akan segera berakhir.
Tapi yang pastinya hal ini harus menjadi pusat perhatian dan segera mungkin diprioritaskan oleh Pemprov Sulut agar secepatnya terselesaikan.
Bukan malah memprioritaskan segudang regulasi yang mengatasnamakan kesejahteraan sosial dan perekonomian.
Namun membiarkan rakyat hidup dalam segala ketidakmungkinan yang mereka hadapi.
Cipayung Plus Sulut pun mengkritisi kinerja pemerintah yang belum juga selesai dalam mengentaskan ketimpangan baik dari segi sosial, ekonomi dan pendidikan.
Terlebih, pada pada tantangan terbesar di negeri ini yakni pandemi Covid-19.
Sementara rakyat meginginkan udara segar dalam momentum Hari Kemerdekaan.
Namun pemerintah dengan segala bentuk kekuatan dan kekuasaannya melakukan sebuah tindakan yang begitu sangat mengecewakan bagi masyarakat.
Mulai dari pergeseran undang-undang Cipta Kerja, pelemahan lembaga pemberantasan korupsi yang secara keseluruhannya telah menuai kritikan dari masyarakat.
Mereka pun menegaskan bahwa yang paling menyedihkan adalah bagaimana pemerintah lewat kebijakannya dalam melakukan penanganan, pencegahan serta pemutusan mata rantai Covid-19 terkesan lambat dan tidak jelas.
Belum lagi dengan persoalan dana Bansos yang seharusnya diberikan ke rakyat dan menjadi haknya, malah di korupsi.
Padahal hari Kemerdekaan merupakan hari istimewa bagi rakyat Indonesia.
Sehingga banyak harapan yang selalu diinginkan oleh rakyat Indonesia.
Dari sini pun bisa lihat bahwa rakyat Indonesia mulai cerdas memilih untuk berharap kepada Tuhan ketimbang terhadap mereka yang memangku kekuasaan di Negeri ini.
Pernyataan sikap ini pun disampaikan Ketua DPD Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Sulut Vrenky Muluwere, Komisaris Daerah (Komda) Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Sulut Stefanus Goni.
Ketua Wilayah Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Sulut Alvian Tempobungka, Ketua DPD Ikatan Mahasiswa Muhamadiyah (IMM) Sulut Kurniawan Lawendatu.
Korwil X Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Sulut dan Gorontalo Grandy Tangkuman, Ketua PW Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Sulut Samsul Lasehi.
Ketua PD Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDI) Sulut I Gede Narasima serta Ketua Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Manado Arya Djafar.
