KANALMETRO, TOMOHON – Pemeritah Kota (Pemkot) Tomohon berkeinginan mewujudkan jika daerah ini nantinya sebagai Kota bersih dari Pungutan Liar (Pungli).
Dan hal itupun ditegaskan Walikota Caroll Senduk ketika mengikuti Rapat Koordinasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara Nasional (Rakorwasdanas), Selasa (31/8/2021) secara virtual.
Dimana kegiatan itu yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Saat bersamaan pun dilaksanakan Launching Pengelolaan Bersama ‘Monitoring Center For Prevention’ (MCP) Pencegahan Korupsi secara Virtual.
“Kami ingin memastikan seluruh jajaran Pemerintah Kota Tomohon bekerja bersih Pungli,” kata Senduk.
Dikatakannya pula bahwa itu termasuk tidak ada pungutan tak resmi yang dibebankan kepada masyarakat.
Sehingga kedepan tidak ada lagi petugas mengambil uang untuk setiap pelayanan yang diberikan kepada masyarakat termasuk layanan kesehatan.
“Jika ada masyarakat yang mendapatkan aparat pemerintah terlibat tindakan korupsi beserta bukti valid, mari laporkan kepada kami,” tegas Senduk.
Sementara Ketua KPK Firli Bahuri berharap MCP nantinya dapat menjadi tolak ukur baru untuk menilai keberhasilan tata kelola pemerintahan di suatu daerah.
Karena dalam MCP ada delapan area intervensi.
Kedepalan itu yakni perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, perizinan, pengawasan APIP, manajemen ASN, optimalisasi pajak daerah, manajemen aset daerah, dan tata kelola keuangan desa.
Bahkan menurutnya KPK telah membangun dan secara berkala mengembangkan aplikasi tersebut guna mengukur capaian keberhasilan perbaikan tata kelola pemerintahan.
Sedangkan Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh menambahkan bahwa pengendalian korupsi menjadi penting terlebih di masa darurat pandemi Covid-19 saat ini.
“Lebih baik mengutamakan pencegahan kerugian negara diawal ketimbang uang negara sudah telanjur bocor,”kata Ateh.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memberikan piagam penghargaan kepada 10 Pemerintah Provinsi yang telah secara tepat waktu menindaklanjuti hasil pengawasan Itjen Kemendagri.
