KANALMETRO, SULUT – Sejumlah Mahasiswa yang berasal dari berbagai organisasi menggelar aksi demonstrasi di Kantor DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Selasa (12/4/2022).
Aksi demonstrasi Mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Sulut Bergerak menyampaikan delapan tuntutan terkait melawan oligarki.
Kedelapan tuntutan mahasiswa yakni menolak tunda Pemilu 2024 dan perpanjagan jabatan Presiden selama tiga periode.
Menolak kebijakan pemerintah dengan menaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 11 persen.
Mendesak pemerintah menstabilkan harga dan berantas mafia, serta tetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) minyak goreng sesuai ekonomi masyarakat.
Menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang tidak berpihak kepada masyarakat.
Mendesak pemerintah mencabut Undang – undang nomor 3 tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.
Mendesak pemerintah dan DPR untuk segera mensahkan Undang – undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).
Stop pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Papua. Meminta dilakukan revisi terhadap Undang – undang ITE serta stop kriminaliasi terhadap Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti.
Aksi itu diikuti para mahasiswa dari organisasi Cipayung Plus, Paguyuban dan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) berbagai perguruan tinggi di Sulut.
Para mahasiswa diterima Ketua DPRD Sulut Fransiscus A Silangen, Wakil Ketua Victor Mailangkay serta para legislator lainnya seperti Muhamad Wongso, James Tuuk, Melky Pangemanan, Fabiab Kaloh dan Yusra Alhabsyi.
Terpantau ratusan aparat kepolisian dari Polda Sulut dan Polresta Manado mengawal ketat aksi para mahasiswa. (rio)
