KANALMETRO, SULUT – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Utara (Sulut) menggandeng Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam Bimbingan Teknis (Bimtek) guna meningkatkan pemahaman manajemen resiko.
Dimana Bimtek yang dilaksanakan KPU Sulut dengan melibatkan pihak BPKP terlebih soal Manajemen Risiko Atas Akuntabilitas Keuangan dan Risiko Fraud digelar di Kota Kotamobagu, 5 hingga 6 September 2022.
Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Sulut Meidy Tinangon ketika membuka kegiatan itu mengatakan bahwa Bimtek tersebut sangat penting dilaksanakan. Mengingat terdapat banyak potensi resiko bagi KPU pada pelaksanaan tahapan pemilu 2024, termasuk di dalamnya akuntabilitas pengelolaan keuangan.
Karena menurut dia, resiko tersebut perlu dikendalikan supaya tujuan yang telah dicanangkan dalam penyelenggaraan pemilu bisa terwujud.
“Mari bersama-sama mengimplementasikan manajemen risiko yang benar dan konsisten. Sehingga dapat memitigasi risiko yang ada dan meminimalisir resiko fraud,” tambah Meidy Tinangon.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BPKP Sulut Beligan Semliring mengatakan bahwa mengingatkan pentingnya dibuatkan kartu kendali untuk pengelolaan keuangan badan ad hoc supaya pertanggungjawabannya dapat memenuhi unsur akuntabilitas.
Dalam Bimtek itu Glorio Gilbert Makaminan selaku Auditor Muda BPKP memaparkan materi tentang Konsepsi Manajemen Risiko. Sedangkan Sekretaris KPU Sulut Pujiastuti menyampaikan materi terkait praktek manajemen resiko. Setelah dilanjutkan dengan pengisian formulir register risiko.
Peserta dalam Bimtek itu yakni Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan, Kasubag Hukum dan SDM, Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik dan Operator SPIP dari 16 Satker KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota se Sulut.
