KANALMETRO, TOMOHON – Pemerintah Kota (Pemkot) Tomohon menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP). Kegiatan yang dilaksanakan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah (Setda) Kota Tomohon, Jumat 2 Februari 2024 dibuka Asisten Administrasi Umum, Masna Pioh.
Tujuan kegiatan yang dilaksanakan di ruang rapat lantai 3 Setda Tomohon itu guna memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memberikan usulan, masukan, dan saran terkait penyelenggaraan layanan pemerintahan.
Pioh ketika membaca sambutan Wali Kota mengatakan kegiatan ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman hingga solusi antara penyelenggara pelayanan dan masyarakat. Komponen standar pelayanan publik didesain untuk memberikan akses informasi seluas-luasnya kepada publik, memudahkan masyarakat menjangkau pelayanan dasar yang mengarah kepada kesejahteraan.
Pioh menekankan bahwa pemenuhan standar pelayanan dapat meminimalisir praktik-praktik mal administrasi seperti pungutan liar, penyimpangan prosedur, dan penundaan berlarut. Standar pelayanan publik juga memberikan keterbukaan akses informasi kepada masyarakat, memungkinkan mereka untuk memahami persyaratan, prosedur, biaya, dan jangka waktu tanpa kebingungan.
Dalam visi yang lebih luas, terpenuhinya standar pelayanan publik diharapkan dapat mewujudkan Indonesia sebagai welfare state yang mampu memenuhi kebutuhan dasar dan mengurangi kesenjangan. Dengan menerapkan standar pelayanan publik secara baik, penyelenggaraan pelayanan diharapkan dapat menghasilkan kepuasan masyarakat.
Kegiatan ini dihadiri oleh sejumlah tokoh, termasuk Kepala Kantor Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sulawesi Utara Meylani Limpar SH MH, Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Manado Dr. Nikolas Wuryaningrat SE MSc, Ketua DPC Serikat Pers Republik Indonesia (SPRI) Kota Tomohon Jefry Uno, serta Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Tomohon Paulla Pontoh SE MAP. Partisipasi aktif dari peserta diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan pelayanan publik di Kota Tomohon.
Editor: Roni Sepang
