KANALMETRO, TOMOHON – Pemerintah Kota Tomohon menggelar Sosialisasi Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, yang dilaksanakan di Emera Hills Tomohon pada Selasa (19/11/2024). Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari KPU Tomohon dan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Perwakilan Sulawesi Utara.
Penjabat Sementara (Pjs) Wali Kota Tomohon, Fereydy Kaligis hadir untuk memberikan arahan sekaligus materi terkait mekanisme pencairan dana hibah parpol sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam sambutannya, Kaligis menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan bantuan keuangan ini.
“Pemerintah Kota Tomohon setiap tahunnya memberikan bantuan keuangan kepada partai politik yang memiliki kursi di DPRD Kota Tomohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk tahun 2024, pencairan dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama untuk partai politik peserta Pemilu 2019, dan tahap kedua untuk partai politik hasil Pemilu 2024,” jelas Kaligis.
“Partai politik hasil Pemilu 2019 akan menerima bantuan selama sembilan bulan pertama, sedangkan partai politik hasil Pemilu 2024 menerima bantuan selama tiga bulan terakhir. Perhitungan dilakukan berdasarkan nilai per suara dan jumlah suara sah,” tambahnya.
“Kami berharap partai politik yang menerima bantuan ini menyiapkan LPJ dengan sebaik-baiknya. Selama ini, pelaporan di Kota Tomohon cukup baik, namun mari kita tingkatkan lagi agar lebih cepat merespon permintaan dari BPK-RI Perwakilan Sulawesi Utara,” ujarnya.
Acara ini dihadiri oleh pengurus partai politik penerima bantuan hibah di Kota Tomohon, serta Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kota Tomohon, Stenly Mokoromban, S.H.
Melalui sosialisasi ini, Pemerintah Kota Tomohon berharap dapat meningkatkan pemahaman partai politik terkait mekanisme dan tanggung jawab pengelolaan bantuan, sehingga dapat mendukung terciptanya tata kelola yang lebih baik di tingkat daerah.
