KANALMETRO, SULUT – Dalam rapat berkaitan dengan program tahun 2025 bersama Dinas Sosial, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Louis Schramm merasa tidak puas terkait anggaran dan program yang ditetapkan.
Dari data yang diperoleh dalam rapat dengar pendapat (RDP) komisi IV dan Dinsos, Senin 9 Desember 2024, untuk Bantuan Sosial (Bansos) teranggarkan hanya sebesar kurang lebih Rp 1,1 Miliiar. Jumlah itu dianggarkan untuk Kelompok Usaha Bersama (KUBE) sebesar 400 juta dan sisanya untuk bantuan ke panti asuhan, panti rehabilitasi disabilitas dan panti werdha.
Dalam program dan anggaran di Dinas Sosial seperti program bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan untuk KUBE dinilainya tidak masuk akal.
“Ini tidak masuk akal kalau cuma begitu, seharusnya untuk anggaran Dinsos yang diberikan lebih kepada masyarakat, seperti RTLH hanya 45 unit itu kurang sekali, dana KUBE 400 juta untuk 20 kelompok,” ujar Louis Schramm
Dia mengkritisi anggaran dan program ini, menurutnya bagaimana mau mengangkat ekonomi masyarakat jika dana hanya terbatas, jadi harus ditata ulang.
Lalu untuk RTLH menurutnya harus kurang lebih 150 unit untuk bisa mencakup pemerataan di 15 kabupaten dan kota di Sulut.
“Sembako itu memang perlu, tapi sandang dan pangan itu kebutuhan premier salah satunya adalah rumah yang layak huni,” harap Dia.
Dirinya menegaskan nanti komisi akan memperjuangkan agar bisa masuk dianggaran perubahan tahun depan. Karena untuk program dan anggaran ini sudah berjalan di APBD induk 2025.
Editor: Roni Sepang
