KANALMETRO, SULUT – Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut), Inggried Sondakh menanggapi program Presiden Prabowo berkaitan dengan efesiensi anggaran.
Dalam rapat dengar pendapat dengan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Sulut, Kepala BKAD Clay Dondokambey menjelaskan untuk aturan tentang efesiensi anggaran ini belum ada petunjuk teknis.
Diakhir pembahasan, Sondakh menanggapi hasil pembahasan bersama dengan BKAD.
“Ini untuk efisiensi masih menunggu petunjuk teknis atau petunjuk menteri Jadi ini baru secara umum, harus diatur secara seksama. Yang pasti ini jadi konsentrasi yang segera diberlakukan sesuai dengan aturan yang berlaku.
“Kami mengapresiasi apa yang menjadi tujuan Presiden itu harus efesiensi, mana hal yang betul betul prioritas dengan output dan outcome yang benar benar dirasakan masyarakat secara langsung, itulah yang akan diberlakukan,” kata Sondakh, Senin 3 Ferbuari 2025.
Sehingga menurutnya anggaran yang dianggap sebagai pendukung atau tidak prioritas itu dikikis dan Komisi II sangat mendukung,
“Misalnya perjalan dinas di potong 50%, disisi lain ada perjalanan dinas yang dibutuhkan untuk melihat langsung di lapangan, tetapi karena ini masih secara global, maka masih susah untuk penjalasan detail,” lanjut Ketua Komisi yang membidangi Perekonomian
Maka dari itu dirinya belum mai mengomentari lebih jauh terkait program ini dan nanti dirinya akan mempelejari sesuai aturan ini kalau sudah turun petunjuknya.
