KANALMETRO, MANADO – Rabu 12 Maret 2025, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) melaksanakan Rapat Koordinasi (Rakor) mengenai efisiensi anggaran tahun 2025 dengan menghadirkan Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya.
Dalam Rakor yang dilaksanakan di aula Mapalus kantor Gubernur Sulut, Wamendagri menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dan menjadi sasaran dalam pelaksanaan efisiensi anggaran. Karena menurut Dia banyak yang belum paham maksud arahan Presiden Prabowo Subianto terkait hal tersebut.
“Efisiensi anggaran bukan berarti menghilangkan anggaran untuk pelayanan publik yang mendasar seperti pendidikan dan kesehatan. Yang harus dikurangi adalah pos yang tidak masuk akal, seperti perjalanan dinas, konsultan, makan minum dan pengadaan alat kantor,” ujar Bima Arya.
Sehingga Dia berharap Rakor tersebut menjadi momentum berharga dalam meningkatkan kualitas belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025 di Sulut. Pemerintah Daerah pun dimintar agar benar memahami prinsip efisiensi agar kebijakan anggaran lebih tepat sasaran dan transparan.
“Saya mengajak semua pihak untuk mendukung komitmen tersebut agar dapat direalisasikan dengan baik,” pungkas Wamendagri.
Sementara Gubernur Sulut, Yulius Selvanus bersama Wakil Gubernur Victor Mailangkay, menekankan pentingnya sinergi antara Provinsi, Kabupaten, dan Kota dalam proses revisi APBD agar jangan sampai terjadi tumpang tindih kebijakan.
“Kami hadirkan Wamendagri untuk mengarahkan dan membimbing , agar kedepannya Kabupaten dan Kota bisa satu persepsi dengan keinginan Presiden dalam semua bidang. Agar saat revisi APBD nanti mencerminkan postur anggaran yang tepat,” ujar Yulius Selvanus.
Gubernur menjelaskan bahwa ada tujuh prioritas utama yang harus diperhatikan dalam efisiensi anggaran sebagaimana arahan Presiden. Dua di antaranya yang paling krusial adalah sektor pendidikan dan kesehatan.
“Sebaiknya kita harus selaras dengan tujuh bidang efisiensi anggaran. Maka kita akan menyesuaikan dengan Provinsi, Kabupaten dan Kota agar tidak terjadi benturan. Kalau terjalin sinergi, gabungan kekuatan dari Kabupaten dan Kota akan menjadi lebih besar,” harap Dia.
Rakor ini juga dihadiri oleh para Kepala Daerah, Sekretaris Daerah , Kepala Inspektorat serta Badan Keuangan Kabupaten dan Kota se Sulut.
Reporter: Roni Sepang
Editor: Fransiskus Talokon
