KANALMETRO, SULUT – Sejumlah orang yang keluarganya menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di negara Kamboja datang ke DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) untuk meminta bantuan, Senin 17 Maret 2025.
Kepada sejumlah anggota DPRD Sulut, mereka meminta agar kiranya pemerintah segera mengambil langkah penyelamatan terhadap para keluarga mereka yang menjadi korban TPPO di Kamboja. Karena dikabarkan para korban telah mengalami penyekapan dan eksploitasi kerja.
“Sudah berbagai cara diakukan ,tetapi masih ada kendala-kendala yang lain maka kami datang kesini. Kami hanya ingin meminta anak dan saudara kami bisa dipulangkan ke Sulut,” ujar Henry Tanod sebagai perwakilan keluarga.
Dia juga mengatakan bahwa sejauh ini, sudah ada tujuh orang yang dipulangkan oleh tim relawan. Dari jumlah itu, dua sudah di Manado, dua masih di Jakarta. Sedangkan tiga lainnya masih di luar Sulut karena masih terkendala masalah biaya.
“Sejauh ini pihak kami dan relawan telah melakukan berbagai upaya untuk memulangkan anggota keluarganya. Namun masih ada banyak lagi yang tertahan di KBRI Kamboja,” tambah Henry Tanod.
Anggota DPRD Sulut, Louis Schramm menyatakan pihaknya akan segera berkoordinasi dengan instansi terkait seperti Kementerian Perlindungan Pekerja Migran guna mempercepat proses pemulangan warga Sulut yang menjadi korban TPPO.
“Ini juga jadi pembelajaran bagi kita semua warga Manado agar jangan mudah tergiur atau terlalu percaya dengan iming-iming gaji mahal di luar negeri. Padahal disana mereka dipekerjakan dan diberangkatkan secara ilegal, ” kata Ketua Fraksi Partai Gerindra ini.
Louis Schramm juga mengatakn jika akan berkoordinasi dengan Kepolisian Daerah agar menangkap agen-agen yang memberangkatkan para korban secara ilegal.
Reporter: Rio Luntungan
Editor: Fransiskus Talokon
