KANALMETRO, SULUT – Komisi II DPRD Provinsi Sulawesi Utara memilih bungkam alias tidak angkat suara atau tak berkomentar terkait kontroversi pasca pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS – LB) Bank Sulut Gorontalo (BSG), terlebih soal pengangkatan jajaran Dewan Komisaris.
“Soal kontroversi pasca RUPS BSG saya tidak mau berkomentar, karena untuk hal itu bukan ranah dan wewenang kami untuk mengomentarinya,” tegas Ketua Komisi II DPRD Sulut, Inggried Sondakh, Kamis 10 April 2025.
Inggried Sondakh menegaskan alasan untuk tidak berkomentar karena Komisi II hanya mempunyai wewenang secara teknis mengevaluasi kinerja serta pengawasan terhadap berjalannya BSG.
Namun Dia berharap para Dewan komisaris baru diangkat bisa secara optimal memaksimalkan kewenangan mereka di BSG untuk meningkatkan hal baik dan bisa memperbaiki yang masih kurang.
Sekedar diketahui pasca RUPS yang digelar di kantor pusat BSG, Rabu 9 April 2025. Beredar informasi jika seluruh kepala daerah dari Provinsi Gorontalo akan menarik saham mereka. Hal itu disinyalir karena mereka tidak menerima hasil pengangkatan nama-nama dari Dewan Komisaris lantaran tak ada perwakilan dari Gorontalo.
Adapun jajaran Dewan Komisaris BSG yang baru yaitu Ramoy Markus Luntungan sebagai Komisaris Utama. Sedangkan Komisaris lainnya yakni Max Kembuan, Sam Sachrul Mamonto, Jacklyn Koloay, dan Djafar Alkatiri. Dari sejumlah nama itu, hanya Max Kembuan merupakan orang lama.
Editor: Fransiskus Talokon
