KANALMETRO, SULUT – DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) dapati adanya perbedaan alokasi anggaran pada Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), padahal dalam kegiatan yang sama.
Bahkan DPRD Sulut mendapati ada UPTD Bapenda yang tidak memiliki alokasi anggaran bahkan kosong. Sehingga hal itu menjadi perhatian serius dari pihak DPRD ketika pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Sulut bersama Bapenda, Senin 14 April 2025.
Anggota Panita Khusus LKPJ, Cindy Wurangian mempertanykan kenapa alokasi dan realisasi anggaran pada UPTD Bapenda tidak merata pada program Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
“Dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) yang sama, mengapa ada UPTD dialokasikan anggaran nol rupiah. Sementara ada yang mendapat ratusan, bahkan jutaan rupiah. Padahal kegiatan dengan tupoksi tersebut pasti dilaksanakan di setiap UPTD,” tegas Legislator dari Fraksi Golkar ini.
Bahkan Dia mempertanyakan kepada tidak ada standar yang jelas. Agarnya nantinya semua berguna dan menjadi prioritas, bukan tidak jelas. Karena masih banyak masyarakat yang lebih membutuhkan bantuan secara mendesak untuk disalurkan.
“Bapenda tidak bisa menjawab, tetapi mereka sudah mengakui bahwa ini akan menjadi catatan penting untuk perbaikan kedepan. Padahal prinsip penganggaran seharusnya diterapkan karena ini sangat penting,” ujar Dia.
Padahal menurut Dia, Money Follow Program atau pendekatan penganggaran yang mengalokasikan dana untuk program prioritas nasional dan daerah, bukan karena ada mata anggaran lalu diisi. Tetapi seharusnya alokasi anggaran melihat ide, terobosan, bentuk kegiatan, keperluan anggaran yang riil serta output dan outcome jelas.
“Bukan hanya dibagi-bagi atas dasar pemerataan tetapi tidak jelas peruntukannya. Akhirnya pada implementasi masing-masing UPTD menggunakan pengertian sendiri-sendiri mengenai kegunaan anggaran tersebut,” pungkas Cindy Wurangian.
Sedangkan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Sulut mengakui adanya kelemahan dalam perencanaan. Mereka berjanji akan meningkatkan koordinasi agar setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan UPTD mengirimkan personel yang lebih memahami prioritas kebutuhan anggaran saat proses perencanaan.
Alasan beberapa UPTD tidak dianggarkan, menurut BKAD karena mereka memprioritaskan anggaran untuk kegiatan lain yang dianggap lebih mendesak.
Sementara itu terungkap data mengenai realisasi anggaran untuk Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah berdasarkan dokumen yang terlihat memiliki total anggaran sebesar Rp. 18.101.200,00.
Tercatat bahwa realisasi untuk itu mencapai Rp. 16.915.503 atau setara dengan 93 persen dari total anggaran yang dialokasikan. Data rinci menunjukkan variasi penyerapan anggaran ditingkat UPTD dan kantor pusat yang berada pada kegiatan itu.
Beberapa UPTD mencatatkan tingkat realisasi yang cukup tinggi, seperti UPTD Manado 83 persen atau Rp 1.264.750 dari anggaran Rp 1.532.100. UPTD Sangihe, Talaud dan Sitaro mencapai 94 persen dengan realisasi Rp 9.694.253 dari Rp 10.340.160.
Menariknya, UPTD Tomohon mencatatkan realisasi anggaran melebihi pagu yang ditetapkan, yaitu Rp 426.500 dari Rp 189.800. Sementara itu, beberapa UPTD lainnya seperti Kantor Pusat, UPTD Minahasa, UPTD Bitung, UPTD Minsel dan UPTD Minut tercatat tidak memiliki alokasi anggaran. UPTD Mitra mencatatkan realisasi sebesar Rp 5.330.000 dari anggaran Rp 5.754.000 atau 88 persen.
Editor: Fransiskus Talokon
