KANALMETRO, SULUT – Salah satu hal yang menjadi sorotan dalam pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) tahun 2024 di DPRD setempat adalah terkait anak putus sekolah.
“Anak yang putus sekolah merupakan tanggung jawab dari Pemerintah Provinsi Sulut, dalam hal ini Dinas Pendidikan,” kata anggota Pansus LKPJ dari DPRD Sulut, Piere Makisanti, Rabu 16 April 2025.
Oleh karena itu Dia mengatakan bahwa Dinas Pendidikan perlu menjemput bola akan masalah tersebut dengan membuat berbagai program terkait.
Karena Dia menilai persoalan ini harus segera diatasi, karena bisa berdampak langsung pada kesiapan generasi muda Sulut menghadapi era globalisasi.
“Di kampung-kampung masih banyak pemuda yang tidak melanjutkan sekolah. Karena ketika mereka tidak melanjutkan studi, strata pendidikan menjadi sangat penting saat mencari pekerjaan,” jelas politisi dari PDIP ini.
Bahkan Piere Makisanti mengatakan bahwa hal itu akan membuat para pemuda di Sulut tidak siap menghadapi era global, bahkan bisa tertinggal dari daerah lain.
Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Pendidikan Daerah Sulut, Femmy Suluh mengatakan pihaknya akan mengambil langkah konkret untuk menelusuri anak-anak yang tidak melanjutkan pendidikan.
Dimana pihaknya akan membuat semacam tracer atau melacak jejak untuk menelusuri anak-anak yang lulus tapi tidak melanjutkan studi.
Sedangkan langkah alternatif saat ini bagi anak-anak yang tidak dapat mengikuti sekolah formal, yakni dengan mengikuti Paket B atau C di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
Karena menurut Dia, melalui program itu memungkinkan anak-anak memperoleh ijazah setara dengan sekolah formal tanpa harus belajar sepenuh waktu seperti biasanya.
Selain itu, Dia mengatakan adanya program dari Kementerian Sosial, yakni Sekolah Rakyat. Program itu dirancang untuk membantu anak-anak berprestasi dari keluarga kurang mampu agar tetap bisa melanjutkan pendidikan.
Langkah itu pula merupakan salah satu upaya pemerintah untuk membantu anak-anak berprestasi tapi tidak mampu secara ekonomi.
“Kami akan menggelar rapat bersama seluruh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota guna membahas transisi siswa dari SMP ke SMA yang menjadi kewenangan daerah,” tambah Femmy Suluh.
Dengan harapan langkah-langkah tersebut bisa menjadi solusi konkret guna menekan angka putus sekolah dan meningkatkan kualitas SDM Sulut kedepan.
Editor: Fransiskus Talokon
