KANALMETRO, MINAHASA – Setidaknya ratusan rumah yang ada pada sejumlah Desa di Kecamatan Kakas, Kabupaten Minahasa terdampak luapan air dari Danau Tondano. Kejadian itu telah terjadi tiga pekan, namun warga tetap bertahan di rumah mereka.
Ratusan rumah yang terdampak luapan air dari Danau Tondano yakni berada di Desa Tounelet, Desa Paslaten dan Desa Kaweng, Kecamatan Kakas.
Mengetahui kondisi itu yang telah berlarut, Selasa 13 Mei 2025, Wakil Bupati (Wabup) Minahasa, Vanda Sarundajang langsung ke lokasi guna meninjau akan situasi warga setempat.
“Pemkab tidak tinggal diam, kami segera menyediakan bantuan obat-obatan untuk mengatasi gangguan kesehatan seperti gatal-gatal dan infeksi saluran pernapasan (ISPA) yang mulai dikeluhkan warga,” kata Dia.
Bahkan menurut Wabup, untuk obat-obatan sudah dikoordinasikan dengan pihak Puskesmas. Namun jika terjadi kekurangan, maka Dinas Kesehatan Minahasa akan turun tangan langsung.
Kepada warga, Vanda Sarundajang mengimbau warga untuk menjaga kebersihan lingkungan, terlebih agar tidak membuang sampah sembarangan ke saluran air.
Karena dari hasil pengecekan, ternyata ditemukan adanya tumpukan sampah. Terutama sampah plastik, yang menyumbat saluran air menuju Danau Tondano sehingga memperparah luapan.
Dia berharap penanggulangan sampah dimulai dari kesadaran masyarakat. Apalagi di Kakas sendiri sudah ada mobil pengangkut sampah yang beroperasi setiap minggu.
“Saya minta masyarakat menyediakan tempat sampah agar bisa diangkut. Iuran per bulannya pun sangat ringan dan digunakan untuk operasional pengangkutan,” jelas Dia.
Soal harapan warga untuk pintu air di Tanggari dibuka. Dia mengatakan jika hal itu sudah dikoordinasikan. Dan kini pintu air telah dibuka hingga 35 Centimeter.
Namun untuk dibuka lebih lanjut tidak memungkinkan, karena berisiko menimbulkan banjir di wilayah Manado dan mengganggu turbin PLTA yang dapat menyebabkan pemadaman listrik secara bergilir.
Selain itu Dia mengatakan bahwa salah satu penyebab utama adalah pendangkalan Danau Tondano yang kini kedalamannya tinggal sekitar 16 meter dari sebelumnya diatas 60 meter.
“Upaya pengerukan dan normalisasi merupakan kewenangan pemerintah pusat karena memerlukan anggaran besar. Namun kami akan terus berupaya sampaikan persoalan ini,” pungkas Dia.
Reporter: Kelly Korengkeng
Editor: Fransiskus Talokon
