KANALMETRO, SULUT – Rapat Pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD TA. 2026 di DPRD Sulut menghangat dengan usulan anggota DPRD, Amir Luputo, untuk memangkas anggaran belanja pemerintah daerah yang dianggap tidak efektif. Saat digelar pembahasan, Kamis 13 November 2025 di ruang paripurna DPRD Sulut.
Amir mengusulkan agar anggaran seremonial, makan minum, dan perjalanan dinas dipangkas dan dialihkan untuk program yang lebih menyentuh masyarakat, seperti bantuan untuk fakir miskin, panti jompo, dan infrastruktur vital bagi ekonomi kerakyatan.
Sekretaris Provinsi Sulut, Tahlis Galang, mengakui bahwa masih banyak kebutuhan masyarakat yang belum dapat dipenuhi oleh pemerintah daerah, sehingga perlu ada kebijakan melalui proposal.
