KANALMETRO, SULUT – Rencana Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang seharusnya digelar Komisi IV DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Senin 9 Maret 2026 terpaksa ditunda. Hal itu karena ditemui kendala yakni surat undangan ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) dalam hal ini Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait tak sampai.
“Undangan resmi dari DPRD sudah kami kirimkan, namun prosesnya terhenti di Bagian Tata Usaha Pimpinan (TUP) kantor Gubernur,” kata Ketua Komisi IV DPRD Sulut, Vonny Paat.
Dia mengatakan undangan RDP seharusnya diproses hingga ke Sekretariat Provinsi (Sekprov). amun berdasarkan informasi dari staf Pemprov, surat tersebut tidak sampai ke dinas-dinas terkait.
Padahal agenda RDP ini awalnya bertujuan sebagai ajang perkenalan program kerja dengan jajaran SKPD yang baru saja mengalami perombakan jabatan (rolling jabatan). Apalagi beberapa SKPD yang termasuk dalam daftar undangan antara lain Dinas Perpustakaan, Dinas Sosial serta Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
“Akibat kendala ini, kami memastikan akan melakukan penjadwalan ulang. Mengingat masa libur bersama menyambut bulan suci Ramadan yang kemudian diikuti masa reses, RDP kemungkinan besar baru akan dilaksanakan pada bulan depan,” jelas Vonny Paat.
Karena pelaksanaan RDP tidak mungkin dilakukan dalam waktu dekat ini karena sudah ada jadwal lain. Sementara pekan depan akan memasuki masa libur bersama yang telah ditetapkan pemerintah melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri pada 19 September 2025.
Dimana Idul Fitri 1447 Hijriah diperingati pada tanggal 21-22 Maret dengan cuti bersama ditetapkan pada 20, 23, dan 24 Maret 2026.
Untuk mengatasi kendala ini, pihaknya akan melayangkan surat undangan kedua secara resmi. Dan bahkan akan menyampaikan bahwa ini adalah surat yang kedua kalinya.
Reporter: Roni Sepang
