KANALMETRO, SULUT – Anggaran makan minum milik DPRD Sulut dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2023 dipangkas.
Dipangkasnya anggaran makan minum milik DPRD Sulut di RAPBD 2023 oleh Badan Anggaran (Banggar) karena dinilai terlalu boros.
Dan hal itu ikut menjadi sorotan dalam pembahasan bersama antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprov Sulut.
“Penghematan wajib dilakukan. Bisa dimulai dari anggaran makan minum. Apalagi mengingat postur RAPBD Sulut tahun 2023 sangat memperihatinkan,” tegas Ketua DPRD Sulut dr Fransiscus Silangen, Kamis (3/11/2022).
Dia menjelasnkan bahwa beberapa kali menghadiri sejumlah kegiatan dan bahkan dalam agenda DPRD, makan minum yang disiapkan sering menjadi mubazir. Karena menurutnya kebanyakan tidak dimakan maupun diminum.
“Kita kan sibuk ikut acara, kadang makanan dan minuman tidak disentuh, termasuk buah-buah yang kebanyakan impor. Sangat disayangkan yang begini-begini,” tambah suami dari Pj Bupati Sangihe dr Rinny Tamuntuan.
Silangen menegaskan jika dilakukan penghematan, maka anggaran makan minum bisa dipakai pada program yang menyentuh masyarakat.
“Provinsi Bali bisa menghemat anggaran makan minum sekitar Rp 300 Miliar. Kenapa di Sulut tidak bisa,” tambah Dia.
Oleh karena itu Silangen mengatakan jika pihaknya akan menghitung lagi berapa banyak anggaran makan minum yang layak ditata dalam APBD 2023.
Bahkan dikatakannya juga agar kiranya untuk dapat lebih mengembangkan dan menggalakkan makanan lokal khas Sulut.
“Tak usah ada buah impor. Kue juga harus pakai yang tradisional saja. Misalnya pisang goreng, ubi rebus. Buah bisa beli disekitar sini,” tandasnya.
Silangen mengaku dirinya prihatin dengan anggaran beasiswa, rumah layak huni, hingga KUBE yang pada 2023 sangat minim.
“Kalau kita bisa berhemat, program yang menyentuh masyarakat bisa kita maksimalkan,” ujar Silangen.
Diketahui, usulan penghematan makan dan minum ini juga sudah pernah disinggung anggota DPRD Sulut Jems Tuuk.
“Harusnya makan minum di lembaga ini tidak ada lagi. Kita berhemat dengan tidak mengambil hak-hak para pegawai. Ini tidak logic,” tukas Tuuk yang mengritisi pemotongan 20 persen gaji dan TKD, THL serta PNS.
Dengan tegas dia mengatakan, jika ada acara besar seperti HUT provinsi bolehlah makan minum.
“Hentikan pesta pora. Stop anggaran makan dan minum dan mulailah dari lembaga DPRD yang terhormat ini,” pungkasnya. (Rio)
