KANALMETRO, SANGIHE – Pelaksanaan program pemeriksaan kesehatan gratis di Kabupaten Kepulauan Sangihe, direncanakan akan dimulai pada akhir bulan Februari tahun 2025.
Oleh karena itu kini Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Sangihe melalui Dinas Kesehatan Daerah (Dinkesda) setempat terus mematangkan persiapan pelaksanaan program Pemeriksaan Kesehatan Gratis tersebut bagi masyarakat.
Kepala Dinkesda Sangihe, dr Handry Pasandaran mengatakan bahwa sejumlah langkah strategis telah dilakukan guna menyukseskan program nasional tersebut. Diantaranya melaksanakan rapat dengan melibatkan seluruh pihak terkait, termasuk unsur Forkopimda dan perangkat daerah untuk membahas langkah-langkah pelaksanaan program tersebut.
Selain itu Dia mengatakan bahwa sebelumnya akan dilakukan sosiasilisasi terkait program tersebut di seluruh Kecamatan dan bahkan Kelurahan/Desa ketika pelaksanaan Musrenbang nanti.
“Bukan hanya sosialisasi, kami juga melakukan penyesuaian data di lapangan agar pelaksanaan program ini tepat sasaran,” tambah dr Handry Pasandaran, Rabu 12 Februari 2025.
Tentunya juga Dinkesda kini sedang mempersiapkan kebutuhan medis, seperti bahan habis pakai serta sumber daya manusia yang akan bertugas dalam pemeriksaan kesehatan tersebut.
“Seluruh Puskesmas dan Rumah Sakit siap mendukung pelaksanaan program ini. Rencananya akan dimulai akhir Februari, namun kami memastikan semua kesiapan, terutama bahan medis dan sosialisasi ke masyarakat berjalan dengan baik,” ujar Dia.
Mantan Direktur RSUD Liun Kendage Tahuna ini juga mengatakan, sasaran program ini untuk tahapan awal adalah masyarakat yang lahir pada bulan Januari dan Februari. Dimana mereka nantinya akan dilayani hingga paling lambat April 2025.
“Untuk anak-anak sekolah, pemeriksaan akan dilakukan saat tahun ajaran baru. Sementara bayi baru lahir akan diperiksa di Puskesmas dan Posyandu. Pemeriksaan juga mencakup seluruh siklus hidup, dari bayi hingga lansia. Untuk penduduk usia produktif, pemeriksaan akan disesuaikan dengan jam kerja mereka,” jelas Dia.
Bukan saja itu, Dia memastikan bahwa tidak ada pemangkasan anggaran pada belanja kebutuhan medis seperti obat-obatan dan bahan habis pakai. Karena efisiensi hanya dilakukan pada belanja operasional yang tidak berkaitan langsung dengan pelayanan kesehatan.
“Anggaran kami siapkan khusus untuk menyukseskan program nasional ini. Karena tujuannya adalah mengidentifikasi penyakit berisiko pada masyarakat secara dini. Minimal setiap penduduk diperiksa satu kali dalam setahun, sehingga bisa diketahui kondisi kesehatan mereka,” kata dr Handry Pasandaran.
Dinkesda juga akan berkolaborasi dengan BPJS Kesehatan untuk memastikan seluruh penduduk terdaftar dalam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN ). Jika belum terdata akan diupayakan pendaftarannya melalui Dinas Sosial atau Dinkesda, agar dapat memperoleh layanan kesehatan.
Editor: Fransiskus Talokon
