KANALMETRO, SULUT – Selasa 19 Mei 2026, Komisi I DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) untuk mengevaluasi capaian program dan kegiatan Tahun Anggaran 2026. Rapat dipimpin langsung Ketua Komisi I DPRD Sulut, Brayen Waworuntu.
Dalam kesempatan tersebut, Komisi I yang membidangi bidang hukum dan pemerintahan menyoroti seputar capaian kinerja dan evaluasi program di triwulan pertama Tahun 2026. Fokus utama pembahasan adalah progres realisasi program yang dinilai belum optimal.
Salah satu poin penting yang disoroti adalah capaian kinerja Dinas PMD yang baru mencapai angka 16 persen. Komisi I menilai angka tersebut masih jauh di bawah target yang seharusnya dicapai, mengingat pada triwulan pertama realisasi seharusnya sudah berada pada kisaran 30 hingga 40 persen.
Selain itu dipertanyakan juga kejelasan pelaksanaan Koperasi Desa Merah Putih dan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes). Mereka meminta penjelasan terkait fungsi dan aturan pengelolaan kedua lembaga tersebut agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan di lapangan.
“Kita meminta agar pengaturan dan aturan pengelolaan Koperasi Desa Merah Putih serta Bumdes dibuat dengan jelas. Jangan sampai dalam pelaksanaannya nanti justru menimbulkan kebingungan dan berdampak negatif bagi masyarakat desa,” tegas salah satu anggota Komisi I.
Menanggapi berbagai pertanyaan dan masukan tersebut, Plt Kepala Dinas PMD, Novita Lumintang menyampaikan komitmennya untuk memperbaiki kinerja dan mempercepat realisasi program. Pihaknya berjanji akan melakukan penyesuaian perencanaan agar target realisasi pada triwulan berikutnya dapat tercapai sesuai harapan DPRD.
Komisi I kemudian meminta Dinas PMD agar segera menyusun langkah-langkah konkret untuk mempercepat pelaksanaan program, serta memperjelas arah pengembangan dan peran Koperasi Desa Merah Putih maupun Bumdes. Pihak dewan juga menegaskan akan melakukan evaluasi lanjutan untuk memastikan seluruh program pemberdayaan masyarakat desa berjalan secara efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat yang nyata bagi warga di tingkat desa.
Ikut hadir sejumlah anggota Komisi I seperti Rheza Waworuntu, Eugenie Mantiri, Muliadi Paputungan, Henry Walukow, Hillary Tuwo, dan Royke Anter serta sejumlah pejabat dari Dinas PMD.
