KANALMETRO, SULUT – Rabu 1 Juli 2026, Komisi I DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (Diskominfo) setempat. Kegiatan ini bertujuan mengevaluasi capaian program serta realisasi anggaran hingga Triwulan II Tahun Anggaran 2026.
Dalam RDP yang dipimpin Ketua Komisi I DPRD Sulut, Braien Waworuntu, Kepala Diskominfo Zainudin Saleh Hilimi menyampaikan perkembangan sejumlah program strategis yang menjadi prioritas dinas selama semester pertama tahun 2026.
Untuk program kerja sama media yang memiliki pagu anggaran Rp3,3 miliar, realisasi hingga Triwulan II tercatat sekitar Rp900 juta. Sementara program penyediaan akses internet dengan alokasi Rp9,4 miliar telah terealisasi sekitar Rp2,5 miliar. Pada program penyelenggaraan persandian, dari anggaran Rp68 juta, realisasi belanja mencapai sekitar Rp19 juta.
Dibidang keterbukaan informasi publik, Diskominfo melaporkan realisasi program pemantauan kebijakan informasi yang mendukung operasional Komisi Informasi Provinsi (KIP). Dari anggaran Rp700 juta, hingga pertengahan tahun telah terserap Rp295 juta.
Penyaluran hibah kepada Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sulut juga berjalan sesuai rencana. Dari total alokasi Rp1,5 miliar, dana yang telah disalurkan mencapai Rp800 juta. Proses pencairan tahap berikutnya sedang diproses setelah KPID menyampaikan laporan pertanggungjawaban tahap pertama.
Adapun program penyelenggaraan statistik sektoral dengan pagu Rp118 juta, realisasi hingga Triwulan II tercatat sebesar Rp24,5 juta.
Ketua Komisi I DPRD Sulut, Braien Waworuntu, menegaskan bahwa Rapat Dengar Pendapat ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan dewan terhadap pelaksanaan program dan penggunaan anggaran perangkat daerah.
“Evaluasi dilakukan untuk memastikan seluruh program strategis dapat berjalan efektif, tepat sasaran, serta mencapai target yang telah ditetapkan hingga akhir Tahun Anggaran 2026,” tegasnya.
Rapat dihadiri Wakil Ketua DPRD Sulut, Royke Anter dan sejumlah anggota Komisi I seperti Henry Walukow, Eugenia Mantiridan Harry Edward Porong dan jajaran Diskominfo. (advetorial)
