KANALMETRO, SULUT – DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menetapkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) inisiatif yakni tentang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Penetapan Ranperda inisiatif itu dilakukan lewat rapat internal yang dilaksanakan di ruang rapat paripurna, Senin 20 Juli 2026 dipimpin Fransiskus Andi Silangen selaku Ketua DPRD Sulut didampingi para Wakil Ketua yakni Michaela Paruntu, Royke Anter dan Stella Runtuwene.
Penetapan Ranperda ini mengingat kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak Sulut masih menjadi permasalahan yang serius. Sehingga memerlukan penanganan secara komprehensif, terpadu dan berkelanjutan serta membutuhkan payung hukum yang kuat.
Legislator Vionita Kuera, menjelaskan ini disusun dengan landasan filosofi sosiologi dan yuridis yang kuat. Dimana hal itu sesuai dengan amanat Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah serta sejalan dengan rancangan pembangunan jangka menengah daerah (RPMJ) Sulut tahun 2025 sampai 2029.
Menurut Dia, Ranperda ini terdiri dari 9 bab dan 100 pasal yang diharapkan menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan. Karena untuk mencegah dan menindaklanjuti kasus kekerasan, diskriminasi serta eksploitasi terhadap perempuan dan anak. Serta meningkatkan peran dan kemandirian perempuan di bidang ekonomi, pendidikan maupun politik.
“Ini juga menjamin pemenuhan hak-hak anak secara utuh bahkan untuk menjaga layanan perlindungan dan pemberdayaan hingga ke daerah kepulauan hingga wilayah terpencil,” tambah Dia.
Saat itu dalam padangan yang disampaikan seluruh Fraksi di DPRD Sulut menyatakan persetujuan dan dukungan terhadap usulan ini dengan sejumlah catatan.
Fraksi PDIP meminta penekanan pada upaya pencegahan aktif perluasan jangkauan layanan ke daerah terpencil serta perhatian khusus bagi perempuan pernyataan disabilitas dan kelompok rentan lainnya.
Fraksi Golkar mengingatkan perlunya jaminan ketersediaan anggaran yang memadai mekanisme koordinasi yang jelas antara lembaga serta pastikan manfaatnya dirasakan di seluruh Sulut.
Fraksi Demokrat, Nasdem dan Gerindra juga mendukung penuh serta berharap nantinya menjadi regulasi yang progresif. Sehingga mengusulkan dilanjutkan ketahap pembahasan dengan penekanan pada penguatan peran perempuan dalam pembangunan daerah.
