SULUT – Anggaran Pembangunan dan penamaan Dua Rumah Sakit yang berlabel ODSK di Provinsi Sulawesi Utara dipertanyakan. Keduanya yakni Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di bilangan Sario dan Rumah Sakit Mata Daerah di bilangan Wanea Kota Manado karena menggunakan nama ODSK atau Operasi Daerah Selesaikan Kemiskinan (ODSK).
Penegasan ini disampaikan anggota Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur tahun 2020 dari Fraksi Nasdem DPRD Sulut Braien Waworuntu dan Stella Runtuwene, Senin (26/4/2021).
Kedua Politisi dari Fraksi Partai Nasdem ini juga mempertanyakan terkait total anggaran pembangunan dua Rumah Sakit ODSK serta realisasinya.
“Apakah itu sudah legal atau belum karena yang membuat kontrak sampai sekarang belum lunas dan pembayarannya masih di cicil sampai 5 tahun ke depan. Saya minta ketegasan nama RS tersebut dan kalau misalnya bukan itu tolong diperbaiki,” ujar Ketua Komisi IV DPRD Sulut.
Senada dengan Braien Stella Runtuwene menyoal pemberian nama kedua rumah sakit itu tidak sesuai. Ia pun meminta pemerintah untuk mengkaji kembali penamaan tersebut.
“Sebaiknya pemberian nama diambil dari para pejuang kesehatan atau pahlawan asal Sulut yang banyak memberi diri untuk masyarakat,” kata Wakil Ketua Komisi III DPRD Sulut ini
Ia menambahkan, anggaran pembangunan dua rumah sakit tersebut dibiayai melalui pinjaman daerah ke PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dan nilainya tidak sedikit.
“RS mata juga pake nama ODSK, padahal pake uang rakyat dan rakyat yang harus tanggung selama 5 tahun ke depan pinjaman Rp 100 miliar untuk bangun,” ujarnya.
Menurut Runtuwene, masyarakat harus mengetahui anggaran pembangunan kedua rumah sakit tersebut. Total pinjaman Rp 400 miliar yang harus dikembalikan ke PT SMI.
“Hal yang perlu dipertanyakan di sini, kenapa harus pake nama ODSK ? Karena nama tersebut sudah sangat melekat pada pemerintahan saat ini. Kalau kepanjangannya kita sudah tahu. Jangan seolah-olah milik pasangan yang terpilih yang memimpin pemerintahan saat ini, bahkan terkesan milik dari pribadi,” tuturnya.
Ia mengatakan, masyarakat harus mengetahui pembangunan tersebut memakai uang masyarakat dan masih bayar hutang. Menurutnya, jumlah besaran bunga pinjaman akan menjadi bumerang ke depan bagi pemerintah provinsi dan akan berdampak ke masyarakat. (rio)
