23 July 2024

Bawaslu Minahasa Sosialisasikan Implementasi Peraturan dan Non Peraturan

3 mins read
Bawaslu Minahasa
Sosialisasi Bawaslu Minahasa, Rabu (20/9/2023). KM-Kelly

KANALMETRO, MINAHASA – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Minahasa melaksanakan sosialisasi Implementasi Peraturan dan non peraturan Bawaslu, bagi penyelenggara dan peserta Pemilu serentak tahun 2024 yang diselenggarakan di daerah ini.

Pelaksanaan sosialisasi tersebut dipimpin langsung Ketua Bawaslu Minahasa, Lord Malonda di Restaurant Astomi, (20/9/2023).

Lord Malonda, membuka pelaksanaan sosialisasi dan implementasi peraturan serta non peraturan Bawaslu, dan menghadirkan para nara sumber (narsum) dari pemerhati kepemiluan dan pemerintahan, Sevri Nelwan dan wakil ketua PWI Minsel Victor Ratumbanua. Selain itu, dalam sosialisasi ini hadir pula peserta dari internal Bawaslu dan wartawan yang pos di Kabupaten Minahasa.

Menurut Malonda, Bawaslu mengundang Pers dalam sosialisasi implementasi peraturan dan non peraturan ini, agar bisa mempubliksikan semua peraturan-peraturan Bawaslu dan non peraturan tersebut.

“Kegiatan ini sangat penting bagi kita terutama kepada teman-teman wartawan, karena dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu serentak tahun 2024 nanti, berharap benar-benar dapat dijalani dengan baik sebagaimana harapan kita semua,” katanya.

Sementara itu, Sevri Nelwan dalam materinya terkait sosialisasi implementasi peraturan dan non peraturan Bawaslu kabupaten kota. Menurutnya, Bawaslu adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang tugasnya mengawasi seluruh Pemilu di seluruh Indonesia.

“Dari beberapa penyampaian yang saya paparkan semua berlandaskan hukum peraturan Bawaslu, seperti pada Pasal 154 UU no 7 Tahu  2017 yang menyebutkan, untuk melaksanakan pengawasan Pemilu sebagaimana diatur dalam undang-undang sehingga Bawaslu membentuk keputusan. Selain itu, pada poin yang kedua peraturan Bawaslu sebagaimana dimaksud tadi, merupakan pelaksanaan perundang undangan,” kata Nelwan.

Pada materinya, Nelwan menjelaskan produk hukum itu dalam Bawaslu membingungkan karena terdapat aturan yang terlalu banyak. Untuk itu, dipertegas dengan surat edaran.

“Nah, menurut pengalaman kami pada Pemilu di tahun-tahun sebelumnya, ada banyak kasus yang terjadi tapi tidak dilaporkan, makanya kasus tersebut tidak di proses oleh Bawaslu. Meski dilaporkan, tak segampang yang dikira karena butuh proses,” jelasnya.

Dengan kejadian-kejadian atau pelanggaran pada Pemilu, kata Nelwan, baik dilihat langsung maupun didengar dari masyarakat, berharap supaya dilaporkan ke Bawaslu agar bisa ditindaklanjuti.

“Sosialisasi ini saya kira sangat membantu masyarakat karena lewat wartawan yang hadir, mereka bisa mempublikasikan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku terkait aturan Bawaslu tersebut. Selain itu, dengan seringnya diadakan sosialisasi, bisa menekan pelanggaran-pelanggaran yang akan terjadi saat Pemilu,” tutupnya.

Sementara nara sumber Victor Ratumbanua, menjelaskan teknis tentang Implementasi peraturan dan non peraturan yang sudah disampaikan pemateri sebelumnya. Semua itu, terkait mengantisipasi pelanggaran-pelnggaran pada Pemilu Tahun 2024 nanti.

Setelah penyampaian materi oleh Narsum, dilanjutkan dengan diskusi tanya jawab tentang peraturan dan pelanggaran-pelanggaran yang akan timbul pada Pemilu nanti.

Latest from Same Tags