KANALMETRO, SULUT – Forum Lientera Sustainability Session yang digelar di Jakarta, Sabtu 31 Agustus 2024 ikut membahas soal salah satu program Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) yakni Pemilihan Kepala dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2024 Ramah Lingkungan.
Pemaparan soal Pilkada Ramah Lingkungan disampaikan langsung Ketua Divisi Sosdiklih, Parmas, Humas dan SDM KPU Sulut, Awaluddin Umbola.
“Pilkada 2024, KPU Sulut melibatkan pegiat lingkungan, akademisi serta stakeholder lainnya guna merumuskan apa yang bisa dikerjakan secara kolaboratif agar dapat menerapkan prinsip-prinsip ramah lingkungan,” kata Awaluddin Umbola.
Dia menjelaskan telah beberapa program dilaksanakan seperti Camping Pilkada, kemudian dilanjutkan dengan Focus Group Discussion serta beberapa pertemuan lain. Dari situ munculah sejumlah rencana.
Seperti mengupayakan Alat Peraga Kampanye (APK) setelah selesai terpakai dibawa ke lokasi pengelolaan daur ulang sampah. Serta penanaman pohon dengan menerapkan prinsip MRV (terukur, terdokumentasi dan terverifikasi).
Rencana lain saat ahapan pungut hitung, KPU Sulut akan menggelar lomba TPS Ramah Lingkungan di tingkat KPU kabupaten/kota. Itu guna mendorong pembuatan TPS dengan menggunakan bahan-bahan ramah lingkungan serta langkah meminimalisir dan pemilihan sampah.
“Sudah ada contoh kongkrit yakni saat pendaftaran bakal calon, ada relawan yang mengangkat sampah di sekitar KPU Sulut. Rencana mereka akan didaur ulang,” tambah Dia.
Namun Awaluddin Umbola juga mengatakan jika hal ini bukan sesuatu yang mudah. Karena nantinya harus berhadapan dengan berbagai aturan maupun pembiayaan, tetap pihaknya tetap optimis.
“Paling tidak kami membangun kesadaran dulu di lingkungan KPU Sulut, sembari memberikan edaran Kabupaten/Kota. Agar nanti dapat mengukur apa yang bisa diakukan terkait Pilkada Ramah Lingkungan tanpa mengintervensi regulasi yang sudah ada,” tambah Dia.
Deputi Bidang Dukungan Teknis KPU RI, Eberta Kawima mengatakan, ada dorongan dari KPU Sulut, bahwa beberapa hal terkait hal ini dimasukkan dalam regulasi. Agar nanti bisa mengubah perilaku, salah satunya tahapan kampanye yang benar-benar menerapkan prinsip ramah lingkungan.
“Saya sangat setuju bahwa Pilkada itu harus dilakukan dengan prinsip ramah lingkungan. Mari kita bahas bersama,” tegas Dia.
Pimpinan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Herwyn Malonda mengapresiasi apa yang akan dilakukan oleh KPU Sulut terkait Pilkada Ramah Lingkungan.
Dia pun mendorong agar salah satu asas yang harus ditambah ke dalam asas penyelenggaraan Pemiil adalah ramah lingkungan.
“Dari penelitian penulis buku Green Constitution ini, pada Pemilu 2019, di Kota Manado saja penggunaan kertas suara setara dengan 6.675 pohon yang ditebang. APK ada 10.143 unit dengan total ukuran 37.700 M2 atau setara 23 persen luas Kota Manado 157.300 M2.
“Bisa dihitung berapa pohon yang harus ditebang untuk menggelar Pilkada Serentak di tahun 2024 ini,” kaya Herwyn.
Sedangkan Marlon Kamagi selaku Export Board Lientera sekaligus pendiri Baciraro Recycle saat itu memperlihatkan beberapa produk hasil daur ulang yang sudah dihasilkan oleh Baciraro Recycle.
Dia berharap pada Pilkada Sulut 2024, APK yang dicetak oleh KPU Sulut dapat mendorong ekonomi sirkular. Caranya dikumpulkan di satu titik, ada relawan pegiat lingkungan yang menjemput. Selanjutnya pengelola sampah daur ulang dapat mendaur kembali menjadi produk lebih bernilai.
Sementara itu Maharini Kristiningsih dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menjelaskan bahwa sudah ada Surat Edaran Menteri LHK nomor 3 tahun 2024 mengatur pengelolaan sampah yang timbul dari penyelenggaraan Pemilu.
Tujuannya adalah memperkuat komitmen dan peran aktif peserta Pemilu, dan masyarakat dalam melaksanakan pengelolaan sampah dan penyelenggaraan Pemilu 2024 yang ramah terhadap lingkungan hidup. Serta menghindari timbunan sampah dari penyelenggaran Pemilu, maupun mencegah dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan.
Reporter: Kelly Korengkeng
Editor: Fransiskus Talokon
