KANALMETRO, MINUT – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Minahasa Utara (Minut) mengikuti Rapat Koordinasi Persiapan Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Mahkamah Konstitusi.
Rakor itu dilaksanakan Kamis sampai Sabtu (12/12/2024 – 14/12/2024) bertempat di Hotel Grand Mercure Kemayoran, Jakarta. Dan dibuka secara langsung oleh Ketua KPU RI, Mochammad Afifuddin dan didampingi oleh Iffa Rosita, Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU RI.
Dalam Sambutannya, Afif menekankan pembekalan dalam rakor ini penting dan sangat bermanfaat untuk kesiapan menghadapi sengketa pilkada 2024. Afif juga menjelaskan KPU RI akan selalu membersamai sesuai dengan kapasitas dan tugasnya.
Pada kesempatan tersebut hadir Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda yang mengingatkan bahwa MK merupakan tempat mempertahankan marwah kinerja KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
Pada hari kedua pelaksaanaan, kegiatan dilanjutkan dengan materi dan sesi diskusi oleh Anggota KPU Iffa Rosita, Kepala Biro Hukum, Andi Krisna, Kepala Biro Bajas dan BMN Nurwakit Aliyuson, serta Pengacara Ali Nurdin dan Panitera Mahkamah Konstitusi Muhidin.
Adapun kegiatan diikuti oleh Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan, Hedriyanto K. Jacob dan Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan, Ibnu M. Daliecara langsung oleh Ketua KPU RI, Mochammad Afifuddin dan didampingi oleh Iffa Rosita, Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU RI. Dalam Sambutannya, Afif menekankan pembekalan dalam rakor ini penting dan sangat bermanfaat untuk kesiapan menghadapi sengketa pilkada 2024. Afif juga menjelaskan KPU RI akan selalu membersamai sesuai dengan kapasitas dan tugasnya.
Pada kesempatan tersebut hadir Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda yang mengingatkan bahwa MK merupakan tempat mempertahankan marwah kinerja KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
Pada hari kedua pelaksaanaan, kegiatan dilanjutkan dengan materi dan sesi diskusi oleh Anggota KPU Iffa Rosita, Kepala Biro Hukum, Andi Krisna, Kepala Biro Bajas dan BMN Nurwakit Aliyuson, serta Pengacara Ali Nurdin dan Panitera Mahkamah Konstitusi Muhidin.
Adapun kegiatan diikuti oleh Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan, Hedriyanto K Jacob dan Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan, Ibnu M Dali.
