KANALMETRO, MANADO – Legislator DPR RI dari Fraksi Gerindra, Martin Daniel Tumbelaka (MDT), kembali turun langsung menyapa masyarakat dalam agenda resesnya di Kecamatan Bunaken Kepulauan, Senin 13 Oktober 2025. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya anggota Komisi III DPR RI tersebut untuk mendengar aspirasi dan memahami secara langsung persoalan yang dihadapi warga di wilayah kepulauan.
Dalam dialog yang berlangsung hangat dan terbuka, MDT menyimak berbagai keluhan masyarakat, terutama terkait penetapan kawasan permukiman mereka sebagai kawasan konservasi hutan oleh pemerintah. Status tersebut dinilai merugikan warga yang sudah lama bermukim dan menggantungkan hidup di wilayah tersebut.
Turut hadir dalam kegiatan itu Ketua PAC Gerindra Bunaken Kepulauan Harold Caroles, Camat Bunaken Kepulauan Imanuel Mandag, serta sejumlah tokoh masyarakat dan tokoh agama yang ikut memberikan pandangan terkait persoalan lahan dan pembangunan daerah kepulauan.
Menanggapi hal tersebut, MDT menegaskan komitmennya untuk mengawal aspirasi warga hingga ke tingkat pusat agar masyarakat tidak kehilangan hak atas tanah mereka.
“Kita akan perjuangkan agar masyarakat Bunaken tidak dirugikan oleh kebijakan yang mengabaikan sejarah dan hak mereka atas tanah permukiman,” ujar MDT di hadapan warga.
Politisi muda Gerindra asal Sulawesi Utara itu juga menekankan pentingnya keadilan pembangunan, terutama bagi masyarakat kepulauan yang selama ini kerap menghadapi keterbatasan akses infrastruktur, layanan publik, serta perhatian dari pemerintah pusat.
MDT menilai, wilayah kepulauan seperti Bunaken tidak hanya memiliki potensi besar di sektor pariwisata, tetapi juga menjadi bagian penting dari identitas budaya dan ekonomi Sulawesi Utara. Karena itu, pembangunan di daerah tersebut harus berjalan seimbang tanpa mengorbankan hak masyarakat lokal.
“Daerah kepulauan tidak boleh hanya dilihat dari sisi pariwisata. Ada kehidupan masyarakat yang harus dijamin haknya, baik atas tanah, pendidikan, maupun akses terhadap fasilitas umum,” tambah MDT.
Kegiatan reses ini menjadi ruang strategis bagi warga Bunaken Kepulauan untuk menyampaikan berbagai persoalan mendasar yang mereka hadapi, mulai dari status lahan, peningkatan infrastruktur, hingga kebutuhan pelayanan publik yang masih terbatas. Aspirasi yang terkumpul akan menjadi bahan perjuangan MDT dalam sidang dan pembahasan di tingkat DPR RI.
