KANALMETRO, SULUT – Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP), Senin 2 November 2026, Komisi III DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) merekomendasikan penundaan kebijakan Sterilisasi di pelabuhan Manado. Rekomendasi itu disampaikan menyusul adanya keberatan dan keluhan dari masyarakat, khusus warga wilayah Nusa Utara yang merasa kebijakan tersebut mempersulit akses sekaligus membantu biaya transportasi laut mereka.
Legislator DPRD Sulut, Amir Liputo menegur pihak Pelindo terkait pemberlakuan tarif masuk kawasan Pelabuhan Manado yang dinilai sepihak dan membebani masyarakat. Sehingga meminta Pemerintah Provinsi agar segera menertibkan seluruh jenis pungutan di kawasan Pelabuhan yang dianggap tidak sesuai atau membebani warga.
DPRD juga mendesak dilakukan audit menyeluruh terhadap berbagai pungutan yang muncul di kawasan Pelabuhan, termasuk yang berupa biaya resmi maupun laporan adanya pungutan tidak resmi di lapangan. Karena menurut mereka, penetapan tarif harus melalui pembahasan melibatkan pemerintah daerah dan mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat kepulauan.
Sehingga atas dasar itu, DPRD Sulut merekomendasikan menunda sementara pemberlakuan sterilisasi hingga ada kesepakatan bersama seluruh pemangku kepentingan. Kemudian melakukan audit peninjauan kembali seluruh tarif dan pungutan di kawasan pelabuhan. Serta adanya forum di bawah koordinasi Pemerintah Provinsi untuk mencari format pengaturan yang tepat menjaga keamanan Pelabuhan tanpa mengorbankan kepentingan rakyat kecil.
“Keamanan tetap harus dijaga, tapi jangan dilakukan dengan cara mempersulit warga yang satu satunya jalur kehidupannya adalah melalui Pelabuhan Manado,” pungkas Dia.
RDP dipimpin langsung oleh Ketua Komisi III Berty Kapojos serta dihadiri Ketua DPRD Sulut Fransiscus Andi Silangen. Hadir pula sejumlah anggota Komisi III yakni Yongkie Limen, Nick Lomban Royke Roring ,Toni Supit , Haslinda Rotinsulu dan Roger Mamesah.
Selain itu sejumlah legislator DPRD Sulut dari daerah pemilihan Nusa Utara seperti Vionita Kuera, Norman Luntungan dan Ronald Luntungan ikut hadir. Dihadiri pula perwakilan dinas Perhubungan Provinsi Sulut, PT Pelindo Manado, Kesyabandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) kelas III Manado serta Himpunan Masyarakat Nusa Utara.
