KANALMETRO, SULUT – Legislator DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Rhesa Waworuntu menegaskan bahwa pelayanan publik di bidang administrasi kependudukan harus benar-benar bersih dari praktek pungutan liar (Pungli) dan percaloan.
“Masyarakat berhak mendapatkan pelayanan yang mudah dan tanpa biaya tambahan. Jika masih ada warga yang harus membayar kalau untuk mengurus dokumen kependudukan, berarti ada yang belum beres dalam sistem pengawasan juga,” tegas Rhesa Waworuntu dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi I DPRD Sulut dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disukcapil) setempat, Selasa 10 November 2026.
Selain itu Dia mendesak Disdukcapil Sulut berserta jajaran di Kabupaten dan Kota untuk memperketat pengawasan pada setiap titik pelayanan publik. Serta agar membuka saluran pengaduan yang mudah diakses masyarakat supaya praktek Pungli dapat segera diberantas sepenuhnya.
RDP dipimpin langsung Rhesa Waworuntu selaku Wakil Ketua Komisi I didampingi anggota yakni Herry Walukow, Muliadi Palutungan dan Hillary Towo. Ikut pula hadir Penjabat Kepala Disdukcapil Sangihe, Denny Mangala.
Reporter: Roni Sepang
