TOMOHON – Pemkot terus mengembangkan Kota Tomohon agar nantinya bisa menjadi Kota Layak Anak Utama. Karena di tahun 2018 dan 2019 sudah meriah penghargaan sebagai Kota Layak Anak tingkat Pratama.
Pj Sekdakot Jemmy Ringkuangan dalam pertemuan koordinasi gugus tugas KLA (Kota Layak Anak), Selasa (16/3/2021) menjelaskan ada 24 indikator yang didasarkan pada substansi hak-hak anak. 24 indikator itu dikelompokkan dalam lima kluster pemenuhan hak-hak anak. Yakni mempunyai kelembagaan hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan pemanfaatan waktu luang dan kegiatan seni budaya, serta perlindungan khusus.
Oleh karena itu diharapkannya indikator-indikator tersebut tidak berhenti menjadi sederet check-list evaluasi KLA. Tetapi dapat menjadi acuan bagi Kota Tomohon dalam memenuhi hak-hak anak melalui pengembangan KLA yang terintegrasi dan berkelanjutan.
Karena poin terpenting dari proses pengembangan KLA yaitu koordinasi diantara para stakeholder serta pemenuhan hak-hak anak yang dilakukan secara berkelanjutan. Sehingga penguatan koordinasi para stakeholders penting, agar terus ditingkatkan dan tetap melakukan koordinasi secara rutin.
“Anak adalah investasi kita dimasa yang akan datang, maka menjadi kewajiban bersama untuk menjadikannya lebih berkualitas dan menjadi modal pembangunan,” kata Ringkuangan.
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Kota Tomohon dr John Lumopa menjelaskan, pengembangan KLA dimaksudkan untuk membangun inisiasi Pemerintah Daerah yang mengarah pada upaya transformasi konvensi hak anak (convention on the rights of the child) dari kerangka hukum ke dalam kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang ditujukan untuk pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak pada suatu wilayah.(zakaria)
