//

Makelehi, Pulau Terluar Utara NKRI Jadi Kampung Pengawasan Bawaslu Sulut

4 mins read
Kenly Poluan Bawaslu Sulut
Pimpinan Bawaslu Sulut Kenly Poluan dalam peresmian Makalehi sebagai Kampung Pengawasan

KANALMETRO, SULUT – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menjadikan Makalehi, Kabupaten Kepulauan Sitaro sebagai salah satu pulau terluar di utara Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai Kampung Pengawasan.

Hal itu diresmikan pimpinan Bawaslu Sulut Kenly Poluan ketika melakukan kunjungan di Makalehi dalam rangka menjalankan Program Pengembangan Kampung Pengawasan pada Kampung Makalehi Induk, Makalehi Timur dan Makalehi Utara, Rabu (13/10/2021).

“Kami ingin membangun perspektif baru, pulau-pulau kecil dan terluar harus jadi bagian penting dalam  penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada. Agar daerah kepulauan menjadi halaman depan pembangunan politik ekonomi, jangan terus dibelakang seperti yang terjadi selama ini,” kata Poluan.

Dan menurutnya bahwa Bawaslu harus menjadi penyebab terjadinya perubahan atau percepatan pembangunan ekonomi dan politik.

“Jadi bagaimana kita (Bawaslu) sebagai penyelenggara menjadi katalisator pembangunan ekonomi dan politik. Walaupun secara starategis kami menjadi wasit dari proses pergantian suatu jabatan politik,” jelas Kenly.

Lanjutnya, kunjungan kali ini juga untuk mengidentifikasi permasalahan yang sering dihadapi jajaran Bawaslu didaerah kepulauan.

“Kami juga hadir disini untuk melihat sejauh mana masalah-masalah penyelenggaraan pemilu yang terjadi dikepulauan, agar supaya secara bersama kita dapat mendapatkan solusi untuk memperbaikinya,” terang Kenly.

Ditegaskannya juga bahwa  Pemilu dan Pilkada Serentak tahun 2024 harus menghasilkan pemimpin yang berkualitas, agar bisa berdampak baik bagi taraf hidup masyarakat apalagi nantinya akan mengeluarkan banyak biaya.

“Harus ada efek perubahan, karena kalau tidak ada peningkatan taraf hidup masyarakat berarti pemilu dan pilkada dianggap gagal,” tegas mantan Ketua Umum Pengurus Pusat Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) ini.

Ditambahkannya bahwa hal-hal yang berimplikasi pada terpilihnya pemimpin gagal ialah bagaimana seorang calon kepala daerah atau calon legislatif menggunakan politik uang untuk meraup suara. Menurutnya masalah tersebut harus diantisipasi sejak awal.

“Saya harap masyarakat dipulau ini bersih dari politik uang, jangan sampai terpilih pemimpin yang gagal. Masyarakat harus sadar sejak awal bahwa mengawal pemilu dan pilkada itu menjadi bagian dari kehidupannya, sehingga dengan ini bisa membawah kesejahteraan bagi seluruh masyarakat,” pungkasnya.

Sementara Koordinator Nasional Komite Pemilih Indonesia (TePI) Jeirry Sumampow mengatakan Program Kampung Pengawasan adalah bagian dari pendidikan bagi pemilih oleh Bawaslu. Sehingga diharapkan masyarakat setempat dapat berproses bersama dalam berbicara tentang demokrasi secara menyeluruh dan tidak semata-mata soal pemilu saja.

“Pendidikan pemilih itu dibuat jauh hari sebelum Pemilu atau Pilkada berlangsung. Tujuannya ketika orang masuk dalam Pemilu atau Pilkada sebetulnya secara substansial, sudah punya kemampuan yang memadai untuk ikut terlibat dalam hal tersebut,” kata Sumampow.

Apalagi menurutnya masalah geografis daerah kepulauan sering tidak mendapatkan perhatian khusus, seperti jarang mendapat perhatian.

“Banyak sekali urusan-urusan penyelenggara itu berpusat di Ibukota Provinsi, sehingga sangat baik ketika saat ada kegiatan seperti ini masyarakat memaksimalkannya untuk mendapatkan informasi tentang kepemiluan,” terangnya.

Sumampow juga menyebutkan politik uang harus dibasmi sejak dini. Menurutnya pembangunan kesadaran ini harus dilakukan sebelum tahapan berlangsung.

“Politik uang sulit dibasmi ketika tahapan itu berlangsung, proses pencegahannya dilakukan lewat pembangunan kesadaran yang dilakukan lewat kegiatan seperti ini diluar tahapan agar ruang bicaranya lebih bebas,” sebut Sumampow

Diketahui Pulau Makalehi adalah pulau terluar Indonesia yang terletak di Laut Sulawesi dan berbatasan dengan negara Filipina. Pulau Makalehi ini merupakan bagian dari wilayah pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro) Provinsi Sulawesi Utara.

Ikut hadir dalam kegiatan ini Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sitaro dan jajaran Sekretariat.

Latest from Same Tags