14 February 2025

//

PMKRI Tomohon: Kenaikan Harga BBM Bersubsidi adalah Kebijakan Tak Pro Rakyat

1 min read
PMKRI Tomohon Kenaikan Harga BBM
Sejumlah pengurus PMKRI Tomohon. (foto dok pmkri)

KANALMETRO, TOMOHON – Kebijakan pemerintah terkait kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi mendapat kritikan dari Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Tomohon Santu Mikael Malaikat Agung.

“Kenaikan harga BBM bersubsidi oleh pemerintah adalah sebuah kebijakan yang tak pro rakya,” tegas Ketua Presidium PMKRI Cabang Tomohon Cheryl Pukul, Selasa (6/9/2022).

Oleh karena itu menurut dia, secara tegas PMKRI Cabang Tomohon menyatakan menolak kebijakan tersebut karena pemerintah tidak melihat dampaknya terhadap masyarakat luas.

Apalagi menurut dia, kebijakan itu diambil ketika masyarakat sedang berada pada masa pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19 sehingga dampaknya sangat terasa.

“Kebijakan ini akan membebani masyarakat, terlebih khusus bagi petani maupun pengusaha mikro,” tambah Cheryl Pukul.

Oleh karena itu PMKRI Cabang Tomohon mendesak beberapa hal kepada Presiden Joko Widodo.

Pertama, segera mencabut kembali kebijakan kenaikan BBM bersubsidi. Kedua, perketat pengawasan terhadap pendistribusian BBM bersubsidi agar tepat sasaran bagi masyarakat yang membutuhkan.

Ketiga, menidak tegas mafia BBM bersubsidi terlebih khusus di Kefamenanu yang berada di tapal batas NKRI. Keempat, memastikan agar harga bahan pokok tetap stabil.

Dan kelima mencabut kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT), Bantuan Subsidi Upah ( BSU) dan Dana Transfer Upah (DTU) karena bukan solusi yang tepat untuk mengatasi persoalan.

Sebaiknya dialihkan untuk kebutuhan pendidikan, kesehatan, dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). (Fransiskus)

Latest from Same Tags