24 February 2024

Tanggapi Sejumlah Tudingan, Anggota Bawaslu RI Herwyn Malonda Angkat Bicara

5 mins read
Herwyn Malonda
Anggota Bawaslu RI, Herwyn Malonda. (foto: dok pribadi)

KANALMETRO, SULUT – Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu Republik Indonesia (Bawaslu RI), Herwyn Malonda angkat bicara terhadap sejumlah tudingan yang disampaikan terkait dirinya.

Dimana berbagai tudingan terhadap Herwyn Malonda yang juga mantan Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) itu disampaikan lewat media serta aksi demonstrasi di kantor Dewan Kehormatan Penyelenggaran Pemilu (DKPP) RI.

Lewat press rilisnya, Malonda menegaskan bahwa apa yang dituduhkan terhadap dirinya tidak benar dan bersifat fitnah.

“Terkait tuduhan penyelewengan anggaran dana hibah Pilkada tahun 2020 di Bawaslu Sulut sebesar Rp 108 Miliar. Saya nyatakan hal tersebut tidak benar dan tak mempunyai dasar. Karena fakta sebenarnya adalah laporan penggunaan dana hibah tersebut ada dan sudah diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan,” tegas Dia, Jumat (23/6/2023).

Sehingga Dia menegaskan pula bahwa secara administrasi, dan pihak yang bertanggung jawab terhadap penggunaan anggaran hibah pilkada 2020 adalah Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulut selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan sudah dipertanggungjawabkan.

“Pelaksanaan Anggaran untuk Pilkada 2020 di Bawaslu Sulut telah diperiksa oleh APIP Bawaslu dan BPK RI pada tahun 2021. Dan bukti-bukti pertanggujawaban secara keseluruhan telah diperiksa,” tambah Malonda.

Bahkan pemeriksaan APIP dan BPK waktu itu tidak hanya di Bawaslu Provinsi tapi juga pada 15 Bawaslu Kabupaten/Kota se Sulut. Hasil dari pemeriksaan APIP dan BPK RI terkait penggunaan anggaran Pilkada itu telah ditindaklanjuti dan dipertanggungjawabkan sebagaimana mestinya.

Lebih dari itu Bawaslu Sulut mendapat apresiasi penghargaan dari Pemerintah Provinsi Sulut pada rapat koordinasi bersama yang dihadiri Forkompimda dan Stakeholder terkait pada Mei 2021.

Karena di tengah Pemerintah Daerah sangat membutuhkan tambahan anggaran untuk penanganan pandemi Covid-19. Bawaslu Sulut mampu melakukan efisiensi penggunaan anggaran Pilkada sehingga dapat menyetorkan uang Rp 6 Miliar ke Kas Daerah untuk selanjutnya dipergunakan pembiayaan penanganan Covid-19 oleh Pemprov.

“Apa yang disampaikan Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulut ini, sebenarnya sudah cukup jelas terkait pengelolaan anggaran pada tahun 2020 dan 2021,” jelasnya.

“Bagi saya biarlah publik yang menilai terkait tuduhan-tuduhan itu. Selanjutnya untuk detail dari apa yang disampaikan oleh Kepala Sekretariat Bawaslu Sulut selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA),” tambahnya.

“Soal dianggap berperan penting meloloskan salah satu Tim Seleksi di Provinsi Kalimantan Utara yang ternyata pengurus Parpol dan pernah mencalonkan diri sebagai anggota DPRD Kabupaten Talaud pada Pemilu tahun 2019. Bahwa itu telah berdasarkan rapat pleno pimpinan, bukan keputusan saya sendiri,” tegas Dia.

Sehingga proses pengangkatan tim seleksi telah melalui proses uji publik sebelum dilakukan pengesahan dan pembekalan. Dan proses itu tidak ada tanggapan dari masyarakat terkait status PA yang merupakan Pengurus Parpol dan Caleg pada Pemilu tahun 2019.

Apalagi saat pengadministrasian calon anggota tim seleksi. Maka saudara PA saat ini sementara menjabat sebagai anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Sulut.

“Sepanjang pengetahuan kami, ketika seseorang menduduki jabatan sebagai anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID), maka yang bersangkutan tidak terdaftar sebagai anggota partai politik,” tambahnya.

Selain itu yang bersangkutan sesungguhnya juga telah menandatangani berkas administrasi berupa Pernyataan Tidak pernah menjadi anggota partai politik sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir yang dinyatakan secara tertulis dalam surat pernyataan yang sah.

Apalagi yang bersangkutan bahkan juga telah menandatangani surat pernyataan tidak sedang atau tidak pernah menjadi anggota tim kampanye salah satu pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

Melihat fakta tersebut, kami di Bawaslu yakin bahwa yang bersangkutan memenuhi syarat ketika ditunjuk sebagai Tim Seleksi anggota Bawaslu Provinsi.

Bahwa ketika ada laporan yang disampaikan kepada kami di Bawaslu terkait fakta dimana yang bersangkutan ternyata pernah menjadi pengurus Partai Politik dan mencalonkan diri pada Pemilu 2019 sebagaimana tersebut diatas, maka terhadap saudara PA, langsung diterbitkan Surat Keputusan Pemberhentian sebagai anggota Tim Seleksi Calon Anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara yang ditandatangani oleh Ketua Bawaslu.

Ketiga, terhadap apa yang saya sampaikan diatas, maka secara pribadi saya tidak melarang dan menghalangi setiap warga negara untuk melaporkan kepada pihak yang berwenang terkait adanya dugaan penyalahgunaan wewenang maupun pelanggaran etik sebab saya menyadari bahwa hal tersebut merupakan hak dari setiap warga negara yang patut untuk dihormati.

Saya berharap bahwa terhadap setiap hal yang dituduhkan hendaknya memiliki dasar yang kuat sehingga tidak menjadi fitnah terhadap saya yang mengarah pada pencemaran nama baik dan pembunuhan karakter pada diri saya.

Latest from Same Tags