22 July 2024

Surat Edaran Menteri LHK Turun Jelang Masa Tenang, Akademisi Dorong Pemilu Ramah Lingkungan

3 mins read
Masih banyak APK yang menggunakan bahan dasar kayu

KANALMETRO, TOMOHON – Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya, telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2024, yang berpotensi mengubah paradigma dalam pelaksanaan Pemilu 2024 menjadi lebih ramah lingkungan. Surat edaran tersebut menyerukan kepada kepala daerah untuk tidak membiarkan sampah dari kegiatan Pemilu 2024 masuk ke tempat pembuangan akhir (TPA), terutama agar tidak mencemari lingkungan.

Dalam Surat Edaran Menteri LHK tersebut, ditegaskan bahwa kepala daerah tidak diperbolehkan membiarkan sampah dari kegiatan Pemilu 2024 masuk ke TPA. Sisa alat peraga kampanye (APK) termasuk dalam kategori limbah spesifik sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Limbah Spesifik, serta tergolong limbah yang muncul secara tidak teratur sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan limbah.

Menurut Felly Ferol Warouw, akademisi dari Universitas Negeri Manado (Unima) dan pemerhati lingkungan menuturkan pengelolaan sampah spesifik sangat berbeda dengan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. Pengaturan pengelolaan sampah spesifik jauh lebih kompleks dan beragam.

Pasal 2 ayat (4) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah menyebutkan bahwa sampah spesifik terdiri atas: sampah yang mengandung B3 dan limbah B3, sampah yang timbul akibat bencana, sampah puing bongkaran bangunan, sampah yang secara teknologi belum dapat diolah, dan/atau sampah yang timbul secara tidak periodik.

Sampah Spesifik yang paling umum terjadi adalah sampah yang mengandung B3 dan limbah B3. Sampah ini bisa dihasilkan dari sampah rumah tangga. Oleh karena itu perlu mendapatkan perhatian khusus karena tidak boleh dicampur dengan sampah-sampah rumah tangga lainnya disebabkan resiko pencemaran lingkungannya cukup tinggi.

“Sanksinya setiap orang yang melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit satu miliar rupiah dan paling banyak tiga miliar rupiah,” jelas Warouw.

Dirinya juga menambahkan untuk memberi saran produsen APK harus bertanggung jawab terhadap APK yang dia sebarkan.

“Bawaslu mengeluarkan rekomendasi ke KPU untuk tidak melantikan yang terindikasi merusak lingkungan lewat pemasangan APK tidak pada tempatnya,” harap salah satu tim seleksi Bawaslu ini.

Warouw juga menekankan pentingnya kolaborasi dari semua pihak untuk mendorong Pemilu berkualitas yang ramah lingkungan. Dia mengungkapkan hasil kajian pada 2019 di wilayah Manado, di mana pemasangan baliho oleh calon legislatif dapat menutup 80% ruang hijau di kota tersebut.

Dampak dari limbah APK juga dapat menghasilkan sampah B3 yang berbahaya. Untuk itu, rapat bersama peserta pemilu telah dilakukan, dengan dukungan dari Surat Edaran terbaru dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tentang penanganan sampah Pemilu oleh pemerintah daerah.

“Kami berharap akan adanya komitmen dari semua pihak untuk melaksanakan kebijakan ini demi keberlanjutan lingkungan dan kesuksesan Pemilu yang lebih bertanggung jawab,” tutup Warouw.

Editor: Roni Sepang

Latest from Same Tags