KANALMETRO, SANGIHE – Adanya perekrutan sejumlah tenaga honorer oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Sangihe dalam hal ini Dinas Perpustakaan dipertanyakan. Pasalnya Pemerintah Pusat telah mengeluarkan aturan terkait tidak ada lagi penerimaan tenaga honorer di daerah.
Namun buktinya oleh Dinas tersebut pada tahun 2025 ini melakukan perekrutan sejumlah tenaga honorer, uniknya beberapa diantara mereka penempatannya pada sejumlah Kelurahan di Tahuna.
Apalagi diketahui jika pembiayaan untuk gaji dari para honorer itu diambil dari Dana Alokasi Umum (DAU) seperti untuk para Tenaga Harian Lepas (THL) yang masuk dalam database. Padahal seharusnya gaji honorer dibiayai oleh daerah.
Kepala Dinas Perpustakaan Daerah Kepulauan Sangihe, Alfred Limpong tak menapik jika ada perekrutan sejumlah tenaga honorer tersebut. Bahkan Dia mengatakan jika hal itu telah mendapat persetujuan dari Bupati.
“Memang benar ada belasan tenaga honor yang tidak masuk PPPK maupun database. Itu karena ada program dari pusat untuk menempatkan mereka di sejumlah Kelurahan. Dan ini juga sudah ada komunikasi dengan pak Bupati,” jelas Dia, Senin 16 Juni 2025.
Alfred Limpong pun membenarkan jika gaji para honorer itu berasal dari DAU. Dan itu menjadi dasar untuk memungkinkan dilakukan perekrutan.
“Karena kalau kita menggunakan DAU bebas sudah dipastikan banyak yang akan diberhentikan. Sebab DAU bebas kita di Dinas Perpustakaan hanya bisa digunakan untuk biaya operasional saja. Tapi karena adanya DAU peruntukan maka kita berdayakan tenaga honorer tersebut diberdayakan masuk di tenaga perpustakaan di 22 kelurahan,” jelas Dia.
Dia juga menjelaskan jika memang benar adanya edaran Bupati terkait pembatasan tenaga honorer. Sehingga pada tahun 2024, pihaknya bermohon dan membuat pertimbangan teknis guna menunjang program Pemerintah Pusat. (zulfais)
Editor: Roni Sepang
