KANALMETRO, SULUT – Menghadapi proses Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan tahun 2024 ditengah perkembangan informasi teknologi, maka Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) pun bakal menyiapkan strategis pengawasan secara digital.
“Tentunya kami harus mengikuti perkembangan zaman, terlebih soal informasi dan teknologi yang kian berkembang pesat sehingga harus menyiapkan strategi tersendiri dalam melakukan pengawasan, yakni secara digital pula,” kata Koordinator Divisi Pengawasan Bawaslu Sulut Kenly Poluan, Rabu (10/11/2021).
Sehingga Poluan mengatakan jika mulai dari saat ini pihaknya sudah akan membumikan soal langkah – langkah pengawasan serta upaya pencegahan dalam pesta demokrasi tahun 2024.
Tentunya mantan Ketua Umum Pengurus Pusat Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) ini berharap adanya peran serta masyarakat dalam melakukan pengawasan secara partisipatif.
“Dalam melakukan pengawasan, tentunya butuh peran dari masyarakat untuk ikut mengawasi secara parsipatif guna menopang kinerja Bawaslu nantinya,” jelas Poluan.
Sementara Radian Syam selaku akademisi sekaligus pengamat kepemiluan mengatakan bahwa dalam menghadapi hal itu maka pihak Bawaslu harus siap dalam berbagai hal.
Terlebih mengenai berbagai regulasi terkait yang harus disiapkan sejak awal, sehingga tak tergesa-gesa ketika waktunya tiba. Bahkan terkesan tiba saat, tiba akal.
“Memang di tahun 2024, proses pengawasan akan berbeda dari Pemilu dan Pilkada sebelumnya. Karena kini harus melakukan pengawasan secara digitalisasi yang menyesuaikan dengan perkembangan saat ini,” kata Syam dalam diskusi bersama Bawaslu Sulut.
Menanggapi akan hal itu, Kepala Sekretariat Bawaslu Sulut Aldrin Christian mengatakan jika pihaknya siap menopang apa yang menjadi rencana dan program terkait pengawasan secara digital.
“Sejauh ini kami dari sekretariat terus dan siap menopang apa yang menjadi kebutuhan dalam pelaksanaan program, termasuk pengawasan secara digital nantinya,” kata Aldrin yang juga pejabat Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau Eselon II termuda di Lingkup Kementerian/Lembaga/Instansi Pusat se Indonesia.
Bahkan menurutnya jika berbagai sarana dan prasarana terkait itu bakal disiapkan. Sehingga nantinya Sulut yang memiliki wilayah Kepulauan tidak akan menemui kendala dalam pelaksanaan pengawasan digital tersebut.
