KANALMETRO, TOMOHON – Senator DPD RI Stefanus BAN Liow (SBANL) menilai jika upaya pemerintah pusat untuk melakukan penghapusan terhadap Tenaga Harian Lepas (THL) termasuk di daerah akan berimbas pada sektor ekonomi.
“Penghapusan THL di daerah bisa menciptakan banyak pengangguran, dan ini kurang tepat dan sangat tidak strategis,” kata SBANL, Selasa (14/6/2022).
Sehingga menurutnya pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk menghentikan rencana itu, terlebih di daerah.
Karena ditegaskannya bahwa emerintah pusat bisa saja berdalil bahwa surat edaran tentang status kepegawaian dilingkungan instansi pemerintah pusat dan daerah, sebagai tindak lanjut dari amanat UU Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Negara.
“Saat ini yang masih merasakan dampak dari pandemi Covid-19, bahkan potensi krisis ekonomi global. Maka adalah kurang bijaksana dan populis jika pemerintah pusat berlakukan kebijakan ini di daerah,” tegasnya.
“Potensinya akan terjadi peningkatan pengangguran dan kemiskinan yang berdampak pada ekonomi daerah dan pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat,” tambahnya.
Bahkan juga penyiapan SDM handal tangguh dan hebat karena masih banyak menggunakan serta membutuhkan tenaga guru honor karena masih terbatasnya ASN baik PNS maupun PPPK.
Oleh karena itu SBANL meminta pemerintah pusat untuk tidak memberlakukan kebijakan pemberhentian tenaga honorarium dan menyerahkan kepada kemampuan keuangan serta kebutuhan strategis pemerintah daerah.
“Sebagai representasi masyarakat Sulut diporos legislasi, berharap pemerintah pusat menyusun aturan seperti penegasan pola rekruitmen dengan pemenuhan syarat-syarat tertentu dan pembayaran tenaga honorarium/THL harus sesuai UMR. Misalnya secara bertahap merekrut THL untuk menjadi ASN (PNS dan PPPK),” lanjutnya.
Namun mengingatkan kembali agar pemerintah untuk merekrut THL sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan. Sehingga diserahkan kepada kebijakan masing-masing daerah.
“Untuk kemajuan daerah, maka perbanyak THL seperti penyuluh pertanian, kehutanan, perikanan, kewirausahaan, selain tentunya tenaga pendidik dan kesehatan. Rekrut sebanyak-banyaknya generasi muda dan berumur produktif dengan memiliki pengetahuan, ketrampilan dan karakter yang baik,” pungkasnya. (Wailan)
