/

PMKRI Desak Cabut Kenaikan Harga BBM Subsidi dan Berantas Mafia Migas

2 mins read
PMKRI Kenaikan BBM Subsidi
Aksi demonstrasi PMKRI di Jakarta pasca kebijakan kenaikan harga BBM Subsidi, Kamis (8/9/2022). (foto dok pmkri)

KANALMETRO.COM – Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Santu Thomas Aquinas mendesak pemerintah untuk segera mencabut kebijakan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi serta berantas mafia Migas.

Desakan cabut kebijakan kenaikan harga BBM Subsidi dan berantas mafia Migas disampaikan Pengurus Pusat PMKRI ketika menggelar aksi demonstrasi di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Kamis (8/9/2022).

Presidium Gerakan Kemasyarakatan Pengurus Pusat PMKRI Billy Claudio menyatakan bahwa fokus aksi kali ini menuntut pemerintah agar tegas memberantas mafia migas yang selama ini menguasai rantai pasokan minyak di pasar.

Lebih lanjut dia mengatakan bahwa pemerintah segera membuat regulasi terkait pengawasan penggunaan BBM subsidi agar tepat sasaran menyentuh masyarakat kelas bawah.

“Kami meminta agar pemerintah segera dan dengan serius memberantas mafia migas dari hulu ke hilir. Kami juga menyoroti kebijakan kenaikan BBM subsidi ini tidak tepat,” tegas dia.

Dijelaskan dia bahwa regulasi terkait pengawasan penggunaan BBM subsidi sangat penting. Tujuannya agar pengunaannya tepat sasaran. Karena data pemerintah menunjukkan 70 persen BBM subsidi justru dinikmati masyarakat kelas menengah ke atas.  Sementara hanya 30 persen dinikmati masyarakat kelas bawah.

Ketua Presidium Pengurus Pusat PMKRI  Tri Natalia Urada menegaskan bahwa hal itu menjadi desakan mereka kepada Presiden Joko Widodo karena akan menyengsarakan rakyat.

Selain itu pemerintah harus meningkatkan pengawasan terhadap penggunaan BBM subsidi agar tepat sasaran. Kebijakan aplikasi MyPertamina yang diterapkan oleh Pertamina juga memicu kontroversi di tengah masyarakat dan memberi celah terjadinya praktik pungli.

“PMKRI berdiri bersama rakyat kecil,” tegas srikandi yang baru saja terpilih memimpin organisasi baret merah bol kuning ini dalam periode 2022-2024.

Dia juga menegaskan bahwa PMKRI memiliki lima tuntutan terhadap pemerintah, yang pada intinya adalah pemerintah harus mencabut kebijakan tersebut, meningkatkan pengawasan, menindak tegas mafia penimbun BBM subsidi, intervensi pasar mencegah kenaikan harga dan mengalihkan kebijakan BLT menjadi subsidi silang untuk memenuhi kebutuhan pendidikan, kesehatan, dan pelaku UMKM.

Sementara aksi demonstrasi itu juga diikuti ratusan kader PMKRI dari berbagai cabang seperti Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Timur dan Bogor. Dan hal serupa juga dilakukan oleh seluruh cabang PMKRI di Indonesia.

Latest from Same Tags