KANALMETRO, MANADO – Akademisi, DR Irene Tangkawarow ST MSID mengatakan bahwa saat ini perlu adanya regulasi yang mengatur soal penggunaan Media Sosial (Medsos) dan penyebaran Hoax atau berita bohong terkait pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu).
Karena menurut Dia, hingga kini saat Pemilu berlangsung belum ada regulasi khusus terkait penggunaan Medsos dan penyebaran Hoax dalam berbagai bentuk.
“Selama ini yang mengambil tindakan seperti menghapus atau memblokir penyebaran Hoax atau kesalahan penggunaan Medsos, kewenanganya hanya pada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo),” kata Dia dalam
sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif yang digelar Bawaslu Sulut di Manado, Senin 29 Januari 2024.
Padahal menurut Dia, masyarakat seharusnya juga memiliki peran untuk melaporkan berbagai pelanggaran Pemilu, termasuk yang terjadi di Medsos maupun adanya penyebaran Hoax.
“Keberhasilan pemanfaatan Medsos dalam kampanye pemenangan Barack Obama di Pemilu Amerika Serikat tahun 2012, menekankan pentingnya big data dalam pemetaan fokus dan sasaran kampanye,” tambah DR Irene Tangkawarow ST MSID yang juga anggota Penelitian, Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan (Puslitbangdiklat) Bawaslu RI ini.
Selain Medsos, Dia juga menyoroti peran para influencer dalam kampanye digital. Dengan lebih dari 167 juta pengguna Medsos di Indonesia, penggunaan influencer dalam menggiring opini publik semakin marak.
Sehingga penting adanya regulasi yang spesifik terkait kampanye di Medsos, termasuk sanksi jelas kepada setiap pelanggar.
“Saat regulasi tidak cukup mengaturnya, penting bagi penyelenggara dan peserta untuk memiliki kesadaran etika dalam penggunaan media sosial,” pungkas jebolan Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya dalam sosisalisasi yang dihadiri berbagai Stakeholder.
Reporter: Wailan Montong
Editor: Roni Sepang
